All Nasional Internasional
PENDIDIKAN

PPDB Jalur Zonasi, Abdul Mu’ti Mengaku Sedang Melakukan Kajian

Minggu 24-Nov-2024 20:22 WIB 96

Foto : fajar

Brominemedia.com – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terutama untuk jalur zonasi belakangan ini menjadi perbincangan. Apakah sistem tersebut akan dilanjutkan atau ada bentuk lain dalam penerimaan siswa baru.

Terkait hal itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya bakal melakukan pengkajian lebih mendalam terkait keberlanjutan PPDB dengan jalur zonasi pada masa Pemerintahan Kabinet Merah Putih.

Masalah zonasi PPDB ini sebelumnya juga menjadi perhatian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang meminta sistem itu dihilangkan. "Masih dalam pengkajian," ujar Abdul Mu'ti usai berkunjung ke Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, di Medan, Sumut, Sabtu (23/11/2024).

Dia mengatakan PPDB dengan sistem zonasi tersebut tengah dilakukan pembahasan bersama sejumlah pakar dan para peneliti. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan evaluasi zonasi dan PPPK dengan mengundang kepala dinas pendidikan dari seluruh Indonesia.

"Kami telah mengundang kepala dinas dan ada pertemuan kedua yang mengundang para pakar dan peneliti mengenai sistem zonasi tersebut," kata dia.

Nantinya keputusan dari sistem tersebut akan dilakukan setelah selesai melakukan pengkajian serta menerima masuk-masukan dari sejumlah pakar dan para peneliti.

"Terkait dengan pernyataan pak wakil presiden tentu kami akan memperhatikan, tetapi keputusan nanti akan kami lakukan setelah melakukan kajian-kajian yang dilakukan," kata dia.

Menurut Abdul Mu'ti, pihaknya juga akan meminta masukan dari berbagai elemen masyarakat dan DPR RI terkait keberlanjutan zonasi PPDB tersebut.

"Termasuk juga masukan dari DPR RI, nanti akan kami ramu untuk menjadi keputusan dan mudah mudahan bisa menjadikan proses penerima murid baru berlaku lebih baik, lebih adil, dan kemudian tentu semangat zonasi juga tidak bisa kita abaikan karena semangat untuk berintegrasi," tuturnya.

Oleh karena itu, Mendikdasmen Abdul Mu'ti Menteri meminta seluruh elemen masyarakat untuk bersabar karena sistem tersebut hingga saat ini masih dilakukan pembahasan mendalam yang melibatkan sejumlah pihak.

"Saya belum berani berandai-andai, karena menteri ini baru banyak mendengar, harus banyak belajar dan keputusan nanti tunggu tanggal main-nya," ujarnya.

Sebelumnya, Wapres Gibran Rakabuming Raka meminta Mendikdasmen Abdul Mu'ti untuk menghilangkan sistem zonasi sekolah dalam PPDB.

"Kemarin pada waktu rakor dengan para kepala dinas pendidikan, saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, ‘Pak ini zonasi harus dihilangkan'," ujar Gibran.

Dia menekankan pendidikan adalah kunci generasi emas dan Indonesia Emas 2045, oleh karena itu penting untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengakses pendidikan. Gibran juga menyampaikan pentingnya mengajarkan anak-anak muda pelajaran coding, programming, hingga digital marketing.

"Karena sekarang kita tidak boleh ketinggalan dari negara-negara lain," kata Wakil Presiden.

Share:
LIFESTYLE KRIMINAL SAINS PEMERINTAHAN KESEHATAN FINANCE

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Tegur Direksi BUMN dalam Townhall Danantara, Prabowo Berikan Sejumlah Arahan Penting

Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan telah menegur jajaran direksi BUMN dalam pertemuan tertutup pada acara Townhall Danantara yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (28/4).

Senin 28-Apr-2025 20:49 WIB

PEMERINTAHAN Polda Lampung Dukung Tegas Langkah Gubernur Tertibkan Perambah di Kawasan Konservasi TNBBS

Pemerintah Provinsi Lampung bersama Polda...Artikel Polda Lampung Dukung Tegas Langkah Gubernur Tertibkan Perambah di Kawasan Konservasi TNBBS pertama kali tampil pada Republik News.

Senin 28-Apr-2025 20:44 WIB

PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Catat Pencapaian Peningkatan Sektor Ketahanan Pangan

Pembukaan 2 juta hektar lahan baru untuk pertanian berhasil meningkatkan luas panen dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Senin 28-Apr-2025 20:41 WIB

PEMERINTAHAN Pemerintah Naikkan Batas Penghasilan MBR untuk Akses Rumah Subsidi, Ini Tantangannya

Pemerintah resmi mengubah kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berdasarkan penghasilan untuk mengakses rumah subsidi lewat skema FLPP

Minggu 27-Apr-2025 20:49 WIB

PENDIDIKAN TEMBUS Nilai Kontrak Rp12 Miliar Lebih, Pembangunan Tahap Kedua SMPN 16 Denpasar Dimulai

Pembangunan tahap kedua ini dijadwalkan selesai pada 3 November 2025. Dimana durasi pengerjaan 210 hari kalender atau sekitar tujuh bulan.

Minggu 27-Apr-2025 20:49 WIB

Tulis Komentar

Rekomendasi