PENDIDIKAN

PPDB Jalur Zonasi, Abdul Mu’ti Mengaku Sedang Melakukan Kajian

Minggu 24-Nov-2024 20:22 WIB 243

Foto : fajar

Brominemedia.com – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terutama untuk jalur zonasi belakangan ini menjadi perbincangan. Apakah sistem tersebut akan dilanjutkan atau ada bentuk lain dalam penerimaan siswa baru.

Terkait hal itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya bakal melakukan pengkajian lebih mendalam terkait keberlanjutan PPDB dengan jalur zonasi pada masa Pemerintahan Kabinet Merah Putih.

Masalah zonasi PPDB ini sebelumnya juga menjadi perhatian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang meminta sistem itu dihilangkan. "Masih dalam pengkajian," ujar Abdul Mu'ti usai berkunjung ke Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, di Medan, Sumut, Sabtu (23/11/2024).

Dia mengatakan PPDB dengan sistem zonasi tersebut tengah dilakukan pembahasan bersama sejumlah pakar dan para peneliti. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan evaluasi zonasi dan PPPK dengan mengundang kepala dinas pendidikan dari seluruh Indonesia.

"Kami telah mengundang kepala dinas dan ada pertemuan kedua yang mengundang para pakar dan peneliti mengenai sistem zonasi tersebut," kata dia.

Nantinya keputusan dari sistem tersebut akan dilakukan setelah selesai melakukan pengkajian serta menerima masuk-masukan dari sejumlah pakar dan para peneliti.

"Terkait dengan pernyataan pak wakil presiden tentu kami akan memperhatikan, tetapi keputusan nanti akan kami lakukan setelah melakukan kajian-kajian yang dilakukan," kata dia.

Menurut Abdul Mu'ti, pihaknya juga akan meminta masukan dari berbagai elemen masyarakat dan DPR RI terkait keberlanjutan zonasi PPDB tersebut.

"Termasuk juga masukan dari DPR RI, nanti akan kami ramu untuk menjadi keputusan dan mudah mudahan bisa menjadikan proses penerima murid baru berlaku lebih baik, lebih adil, dan kemudian tentu semangat zonasi juga tidak bisa kita abaikan karena semangat untuk berintegrasi," tuturnya.

Oleh karena itu, Mendikdasmen Abdul Mu'ti Menteri meminta seluruh elemen masyarakat untuk bersabar karena sistem tersebut hingga saat ini masih dilakukan pembahasan mendalam yang melibatkan sejumlah pihak.

"Saya belum berani berandai-andai, karena menteri ini baru banyak mendengar, harus banyak belajar dan keputusan nanti tunggu tanggal main-nya," ujarnya.

Sebelumnya, Wapres Gibran Rakabuming Raka meminta Mendikdasmen Abdul Mu'ti untuk menghilangkan sistem zonasi sekolah dalam PPDB.

"Kemarin pada waktu rakor dengan para kepala dinas pendidikan, saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, ‘Pak ini zonasi harus dihilangkan'," ujar Gibran.

Dia menekankan pendidikan adalah kunci generasi emas dan Indonesia Emas 2045, oleh karena itu penting untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengakses pendidikan. Gibran juga menyampaikan pentingnya mengajarkan anak-anak muda pelajaran coding, programming, hingga digital marketing.

"Karena sekarang kita tidak boleh ketinggalan dari negara-negara lain," kata Wakil Presiden.

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Walkot Padang Kebut Pembebasan Lahan Batang Kandis dan Sitinjau Laut

Pemkot Padang dorong percepatan pengadaan tanah untuk proyek pengendalian banjir dan flyover. Wali Kota Fadly Amran harap dukungan semua pihak.

Rabu 08-Oct-2025 20:35 WIB

PENDIDIKAN Mengenal Sekolah Garuda yang Serentak Dikenalkan ke Publik Hari Ini

Pemerintah pusat memperkenalkan 16 Sekolah Garuda secara serentak di berbagai wilayah Indonesia, Rabu (8/10/2025). Sekolah Garuda itu diharapkan dapat menciptakan generasi muda yang memiliki daya saing...

Rabu 08-Oct-2025 20:32 WIB

PEMERINTAHAN IKAPPI Jakarta: MBG Program Mulia Prabowo, Kasus Keracunan Jadi Momentum Perbaikan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto tetap dianggap arah tepat dalam upaya pemenuhan gizi anak dan pemberdayaan ekonomi lokal. Meski belakangan ini terjadi insiden keracunan makanan.

Selasa 07-Oct-2025 21:09 WIB

PENDIDIKAN Universitas Negeri Padang Tingkatkan Layanan bagi Mahasiswa Tuli

Pelatihan Juru Bahasa Isyarat (JBI) bagi dosen dan tenaga kependidikan merupakan bentuk komitmen universitas dalam menyediakan layanan pendidikan inklusif.

Selasa 07-Oct-2025 21:09 WIB

PEMERINTAHAN Gelar Rapat Paripurna Bahas 4 Raperda Strategis, Sejumlah Fraksi DPRD Klaten Beri Catatan Kritis

Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Sri Murni menilai perubahan Raperda BPD penting untuk menyesuaikan dengan regulasi nasional.

Selasa 07-Oct-2025 21:07 WIB

Tulis Komentar