Polemik Korupsi Topan Ginting: Bobby Nasution Terseret, Audit Menyeluruh Diminta
Senin 14-Jul-2025 20:42 WIB
85
Foto : tribunnews
Brominemedia.com – Kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Direktur Utama salah satu BUMN, Topan Ginting, semakin memanas.
Memanas dengan munculnya pertanyaan besar mengenai keterlibatan menantu Jokowi, Bobby Nasution.
Desakan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek yang terkait dengan Topan Ginting terus menguat.
Menguat seiring dengan spekulasi publik mengenai kemungkinan adanya benang merah antara kasus ini dengan pihak-pihak berkuasa.
Penyelidikan awal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Topan Ginting terkait dugaan penyelewengan dana dalam proyek infrastruktur berskala besar telah membuka kotak pandora yang lebih luas.
Sumber internal KPK yang enggan disebutkan namanya mengindikasikan adanya aliran dana mencurigakan yang mengarah pada sejumlah nama besar, termasuk yang dekat dengan lingkaran kekuasaan.
Nama Bobby Nasution, yang sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Medan dan kini dikabarkan akan maju dalam Pilkada Sumatera Utara, santer disebut-sebut dalam percakapan publik dan media sosial.
Hal itu memicu pertanyaan apakah ia akan terseret dalam pusaran kasus ini.
Menanggapi spekulasi ini, Juru Bicara KPK, Tini Hartini, dalam konferensi pers sore ini menyatakan bahwa pihaknya akan bekerja secara profesional dan transparan.
"Kami tidak akan pandang bulu dalam penanganan kasus korupsi. Siapapun yang terbukti terlibat, akan kami proses sesuai hukum yang berlaku," tegas Tini.
Namun, ia menolak memberikan detail lebih lanjut mengenai nama-nama yang sedang diselidiki, dengan alasan menjaga kerahasiaan proses penyelidikan.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Kurniawan, mendesak KPK untuk segera melakukan audit forensik menyeluruh terhadap semua proyek yang berada di bawah kepemimpinan Topan Ginting.
Terutama yang melibatkan dana publik dalam jumlah besar.
"Ini bukan hanya tentang Topan Ginting. Ini tentang integritas pemerintahan dan kepercayaan publik. Jika ada indikasi keterlibatan pihak lain, apalagi yang memiliki kedudukan politik, harus diungkap tuntas," ujar Kurniawan.