All Nasional Internasional
MUSIK

Piyu Semprot Dirjen KI soal Royalti Musik: Tidak Kompeten!

Rabu 25-Jun-2025 22:40 WIB 154

Foto : sindonews

Brominemedia.com – Piyu melontarkan kritik keras terhadap Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu, yang menyatakan bahwa kewajiban pembayaran royalti dan pengurusan lisensi kini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyelenggara acara melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Dengan sistem ini, penyanyi tidak lagi harus meminta izin secara langsung kepada pencipta lagu untuk membawakan karya mereka.

Pernyataan ini menurut Piyu menunjukkan kurangnya pemahaman Dirjen KI terhadap kompleksitas persoalan royalti di industri musik Tanah Air. Sebagai Ketua Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), ia menilai bahwa komentar tersebut tidak merepresentasikan suara pemerintah secara utuh.

Sang gitaris bahkan menyayangkan pernyataan tersebut keluar dari seorang pejabat setingkat Dirjen. Di mana seharusnya memahami posisi strategis dan sensitifnya isu hak cipta dan royalti di Indonesia.

“Kalau saya di sini menyayangkan sekali, statement itu keluar dari mulut atau suara seorang Dirjen HKI karena dia tidak bisa mengeklaim kalau dia itu wakil dari pemerintah atau suara pemerintah," kata Piyu saat ditemui di Jakarta Selatan, belum lama ini.

“Saya rasa beliau tidak mengikuti. Kenapa tiba-tiba dia menyampaikan pernyataan seperti itu?" sambungnya.

Menanggapi peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan pencipta lagu, Piyu juga menyampaikan kritik tajam. Ia menilai bahwa DJKI seharusnya bertindak sebagai pengawas kinerja LMKN, bukan justru memberi kesan membiarkan lembaga tersebut bertindak di luar kepatutan.

“Harusnya mereka mengawasi kerjaan LMKN. Bukannya memberikan ruang kepada LMKN untuk membuat seolah-olah pencipta ini tidak memiliki hak untuk menuntut haknya," jelasnya

Gitaris Padi Reborn ini menambahkan bahwa AKSI selama ini aktif berdialog dan memperjuangkan hak para komposer. Termasuk melayangkan somasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan penyelenggara acara maupun pihak-pihak lain.

Namun sayangnya, alih-alih mendapat dukungan, mereka justru seolah dikambinghitamkan dalam sistem yang dinilai tidak berjalan dengan adil.

Share:
LIFESTYLE TREND KULINER PEMERINTAHAN PERISTIWA FINANCE

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Harbolnas 2025 Bidik Transaksi Rp35 Triliun

Harbolnas 2025 kembali digelar dengan target transaksi Rp35 triliun. Pemerintah mendorong produk lokal agar belanja daring semakin meningkat.

Jumat 12-Dec-2025 20:15 WIB

LIFESTYLE Marion Jola Rilis Album Gemini, Hadirkan Potret Cinta dari Berbagai Fase

Marion Jola kemabli merilis album baru bertajuk Gemini yang hadir dengan delapan lagu.

Kamis 11-Dec-2025 20:30 WIB

PEMERINTAHAN Gus Jazil Kritik Tajam Bahlil Lahadalia, Gegara Usul Koalisi Permanen saat Pemerintah Sibuk Urus Bencana

Ketua Fraksi PKB di DPR RI, Jazilul Fawaid atau Gus Jazil melontarkan...

Senin 08-Dec-2025 20:12 WIB

PEMERINTAHAN Pemkot Jogja Buka Rekam KTP-el Akhir Pekan Sepanjang Desember 2025

Dindukcapil Jogja buka layanan rekam KTP-el Sabtu-Minggu sepanjang Desember 2025 bagi warga yang belum rekam data.

Rabu 03-Dec-2025 20:57 WIB

PERISTIWA Penjarahan di Tengah Banjir Bandang Sumatera, Pengamat: Kerja Pemerintah Belum Sesuai Harapan Warga

Fernando Emas menyebut, terjadinya penjarahan di tengah banjir Sumatra mengindikasikan, pemerintah belum bergerak sesuai harapan masyarakat.

Selasa 02-Dec-2025 20:22 WIB

Tulis Komentar

Rekomendasi