All Nasional Internasional
PEMERINTAHAN

Pemkota Bima Ikuti Rakor Virtual Sosialisasi UMP 2024

Senin 09-Dec-2024 20:46 WIB 118

Foto : tribunnews

Brominemedia.com – Pj Wali Kota Bima, Mukhtar mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dirangkaikan dengan sosialisasi upah minimum tahun 2025 yang dipimpin secara langsung oleh presiden, Prabowo Subianto secara virtual, Senin (9/12/2024).

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa trend inflasi terakhir pada bulan November 2024 berada pada angka 1,55 persen. 

Angka ini menurut Tito merupakan angka terrendah sejak tahun 1945.

Tito  mengingatkan kepada seluruh pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota untuk mengantisipasi inflasi yang mungkin saja terjadi menyambut perayaan natal dan pergantian tahun baru.

Kendati demikian, ia pun mengapresiasi pemerintah daerah yang sampai saat ini terus bekerja mengendalikan inflasi di daerah masing-masing. 

"Termasuk di dalamnya pemerintah NTB yang menunjukan angka inflasi yang cukup terkendali yakni 1,45 persen," katanya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengatakan, berkaitan dengan kenaikan upah minimum tahun 2025 yang telah diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia beberapa waktu lalu, tertuang dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan, nomor 16 tahun 2024 tentang penetapan upah minumum tahun 2025 sebesar 6,5 persen.

"Peraturan menteri tentang penetapan upah minumum tahun 2025 ini dalam rangka menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto serta menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 pada tanggal 4 Desember 2024 yang telah diundangkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025," terangnya. 

Yassierli mengingatkan poin kebijakan penetapan upah minimum tahun 2025 menginstruksikan para gubernur wajib menetapkan UMP 2025 dan UMSP 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 11 Desember 2024.

"UMP 2025, UMSP 2025, UMK 2025 dan UMSK 2025 yang telah ditetapkan, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025," tandasnya.

Share:
TRAVEL PEMERINTAHAN PERISTIWA FINANCE MUSIK KRIMINAL

Konten Terkait

MUSIK Piyu Semprot Dirjen KI soal Royalti Musik: Tidak Kompeten!

Piyu melontarkan kritik keras terhadap Dirjen KI Razilu, yang menyatakan bahwa kewajiban pembayaran royalti dan pengurusan lisensi tanggung jawab penyelenggara.

Rabu 25-Jun-2025 22:40 WIB

TREND BI Sulsel Beberkan Lima Sektor Prioritas Dorong Ekonomi Tumbuh Delapan Persen

Wahyu Purnama, mengungkapkan lima sektor prioritas yang harus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai delapan persen pada 2029.

Selasa 24-Jun-2025 20:48 WIB

PERISTIWA 11 WNI Dievakuasi dari Iran Tiba di Bandara Soekarno-Hatta

Sebanyak 11 warga negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Iran akibat serangan Israel tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Selasa 24-Jun-2025 20:47 WIB

PEMERINTAHAN 2.402 P3K Sulteng Terima SK Pengangkatan

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Adiman, menjelaskan bahwa total formasi P3K yang ditetapkan Kementerian PAN-RB untuk Pemprov Sulteng tahun 2024 berjumlah 5.330.

Senin 23-Jun-2025 20:46 WIB

PERISTIWA Hercules Gandeng Tokoh Politik Laode Ida sebagai Dewan Pembina GRIB Jaya

Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Rosario de Marshall alias Hercules menggandeng tokoh politik dan akademisi, Laode Ida masuk jajaran petinggi ormas GRIB Jaya. Laode Ida didapuk sebagai Dewan Pembina di ormas tersebut.

Minggu 22-Jun-2025 22:08 WIB

Tulis Komentar

Rekomendasi