Pemerintah Salurkan 12,96 Triliun BLT BBM

Foto : detik

brominemedia.com – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mulai 1 September kemarin telah menyalurkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM). Total BLT BBM yang disalurkan sebesar Rp 12,96 triliun.

"Telah menyalurkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) dengan total sebesar Rp 12,96 T," ucap Menteri Sosial RI Tri Rismaharini seusai rapat koordinasi penanganan terpadu bagi penyandang disabilitas psikososial di Kementerian Sosial RI pada Jumat (2/9) melalui keterangan tertulis, Senin (5/9).

Secara simbolis, BLT BBM diserahkan Presiden Joko Widodo kepada 100 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial (Bansos) (Kartu Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH)) di Kabupaten Jayapura, Sentani pada Rabu (31/8). Risma mengatakan, bantuan ini diberikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga.

"Bantuan ini diberikan untuk menyikapi kenaikan harga yang sekarang ini memang sudah mulai dirasakan naik sekaligus mengurangi beban pengeluaran keluarga dan meningkatkan daya beli Warga," ucap Risma.

Risma menjelaskan bahwa skema penyaluran BLT BBM menggunakan sistem top up dari setiap KPM Bansos masing-masing satu dan tidak boleh double. Hal ini sejalan dengan amanat Jokowi bahwa bantuan diberikan agar daya beli dan konsumsi masyarakat jadi lebih baik.

Risma melanjutkan, untuk penyalurannya memanfaatkan jasa PT Pos Indonesia. Bantuan akan diberikan untuk 4 (empat) bulan, September hingga Desember 2022, masing-masing Rp 150 ribu per bulan. Namun mekanisme penyalurannya dibagi dalam 2 (dua) tahap.

Tahap pertama September ini Rp 300 ribu dilanjutkan nanti pada tahap keduanya pada Desember ini, senilai Rp 300 ribu lagi sehingga total bantuan per KPM sebesar Rp 600 ribu.

Adapun data yang digunakan tetap berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Risma memastikan bahwa tidak ada data ganda. Dia menekankan, Kemensos secara berkala melakukan perbaikan integritas data, sehingga BLT BBM diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Data tersebut, lanjutnya, sudah dipadankan dengan Dukcapil.

"Setiap bulan minimal satu kali saya membuat SK (Keputusan Menteri Sosial) untuk perbaikan DTKS ini. Jadi tiap bulan dilakukan terus-menerus perbaikan data karena sudah tentu data ini dinamis. Karena selalu ada dinamika karena ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang pindah dan sebagainya, termasuk yang seharusnya sudah graduasi, yang nantinya akan di-update dari lapangan," ujarnya.

Di penghujung pertemuan, Risma menegaskan kembali bahwa bantuan yang digelontorkan diharapkan dapat menopang perekonomian masyarakat.