Pemerintah Masih Optimis Pembangunan IKN Terus Berjalan
Rabu 12-Feb-2025 20:57 WIB
8
Foto : rmol
Brominemedia.com – Pemerintah memastikan komitmen untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) meskipun adanya restrukturisasi anggaran.
Menurut Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN), Basuki Hadimuljono, meskipun sempat ada pemblokiran anggaran sebesar Rp4,8 triliun, kini hanya Rp1,1 triliun yang diblokir. Dengan demikian, anggaran yang tersedia untuk pembangunan IKN menjadi Rp5,2 triliun.
"Oh ya, jadi bahkan yang tadi malam yang restrukturisasi anggaran, yang tadinya kami di blokir Rp4,8 triliun, hanya di blokir Rp1,1 triliun. Jadi yang bisa dipakai Rp5,2 triliun. Jadi saya kira nanti ini, kami diberi waktu untuk melengkapi dokumen tambahan yang Rp8,1 triliun sampai besok," kata Basuki kepada wartawan seusai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi DPR RI membahas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efiesiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 Program kerja OIKN Tahun 2025, Rabu, 12 Februari 2025.
Terkait pembagian anggaran, Basuki menjelaskan bahwa anggaran pembangunan IKN tidak hanya berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Otorita IKN (OIKN), tetapi juga dikelola oleh kedua instansi tersebut. Sesuai dengan penjelasan dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi anggaran untuk pembangunan IKN terbagi antara Kementerian PU dan OIKN.
"Ya seperti yang disampaikan oleh Pak Hasan Nasbi kan, sudah Kepala Komunikasi Presiden, anggaran pembangunan OIKN itu ada di PU, ada di OIKN. Apa yang di PU, sesuai dengan surat Pak Menteri PU kepada kami, PU melanjutkan dan menyelesaikan yang sudah dikerjakan, otorita yang baru mau dikerjakan,” kata dia.
Dengan adanya koordinasi yang baik antara Kementerian PU dan Otorita IKN, pembangunan IKN diharapkan tetap berjalan sesuai rencana, meskipun ada perubahan anggaran.
“Jadi pembangunan koordinasinya sudah begitu,” tukasnya.
“Ada sebagian besar pekerjaan infrastruktur yang tidak bisa dinikmati oleh masyarakat,” kata Debora kepada wartawan. Ia pun berharap organisasi perangkat daerah (OPD) yang sudah ada dana infrastrukturnya wajib menyiapkan dokumen perencanaan diantaranya menyediakan kerangka acuan kerja, rancangan kontrak dan lainnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI), yang diduga melibatkan pejabat tinggi.Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) H. Aminullah Siagian menegaskan, meskipun ada dugaan keterlibatan pejabat sekelas Gubernur BI dan Dirut BI, KPK harus berani menetapkan tersangka dalam kasus ini.Ia pun mengkritik proses hukum yang dinilai sudah terlalu lama