PERISTIWA

Pemerintah Disarankan Mengevaluasi Setiap Kebijakan Terkait Pemilu

Rabu 12-Mar-2025 21:00 WIB 482

Foto : cenderawasihpos_jawapos

Brominemedia.com – Akademisi Uncen, Prof. Avelinus Lefaan, meminta pemerintah supaya perlu melakukan evaluasi terhadap persoalan – persoalan yang terjadi di Tanah Papua. Terutama sehubungan dengan konflik-konflik yang terjadi sebelum atau pasca pilkada. Karena hal itu, merugikan masyarakat. Hal ini disampaikannya menanggapi persoalan atau pertikaian yang terjadi di Papua Tengah, sehubungan dengan hasil pilkada beberapa waktu lalu.

Namun demikian kata dia, konflik sosial itu bagian dari dinamika. Karena ada hal-hal yang menurut masyarakat itu belum bisa diselesaikan secara baik atau juga pemerintah sendiri kurang mengevaluasi  masyarakat secara periodik.

“Misalnya konflik-konflik Pilkada, terjadi PSU,  banyak kekeliruan dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu bahkan kekeliruan juga dilakukan oleh masyarakat,”kata Prof. Avelinus Lefaan, Senin (10/3).

Dikatakan, kekeliruan  yang dimaksudkan disini bukan karena sengaja, tetapi tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah,  tersebut. Misalnya ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang belum cocok dengan keinginan atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

“Itu yang harusnya dievaluasi, oleh karena itu setiap kegiatan pembangunan apapun harus dievaluasi. Karena pembangunan ini adalah sebuah proses, proses bagaimana kegiatan pembangunan berjalan di masyarakat,”ujarnya.

Kemudian yang kedua bagaimana respon masyarakat terhadap kegiatan pembangunan itu apakah  sudah tepat atau tidak. Persoalan kita di Indonesia selama ini,  melakukan pembangunan tetapi evaluasi tidak berjalan. Evaluasi itu penting supaya  mengetahui, apakah sebuah kegiatan pembangunan itu sudah tepat atau tidak.

“Kata tepat  disini tidak berarti apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah dilaksanakan, tetapi apa yang dilaksanakan oleh pemerintah itu bagaimana evaluasinya,” tutup Levaan.

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Diagnosis Keliru Polemik Pilkada via DPRD

Isu pengembalian pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mengemuka dan menggelinding cepat.

Selasa 30-Dec-2025 20:16 WIB

PEMERINTAHAN Dana Desa Diprediksi Menyusut, Pelayanan Publik dan Stunting Tetap Jadi Prioritas di Klaten

Camat Gantiwarno menyebut, program lain yang belum mendesak masih bisa disesuaikan melalui perubahan anggaran daerah.

Selasa 30-Dec-2025 20:12 WIB

PERISTIWA Pemprov Sumbar Akan Gunakan Anggaran dari Pemerintah Pusat untuk Perbaikan Infrastruktur dan Hunian

Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat tengah menyiapkan hunian sementara dan hunian tetap

Senin 22-Dec-2025 20:20 WIB

PEMERINTAHAN Harbolnas 2025 Bidik Transaksi Rp35 Triliun

Harbolnas 2025 kembali digelar dengan target transaksi Rp35 triliun. Pemerintah mendorong produk lokal agar belanja daring semakin meningkat.

Jumat 12-Dec-2025 20:15 WIB

PEMERINTAHAN Gus Jazil Kritik Tajam Bahlil Lahadalia, Gegara Usul Koalisi Permanen saat Pemerintah Sibuk Urus Bencana

Ketua Fraksi PKB di DPR RI, Jazilul Fawaid atau Gus Jazil melontarkan...

Senin 08-Dec-2025 20:12 WIB

Tulis Komentar