Pemerintah Dinilai tidak Optimal Tekan Angka Kemiskinan
Senin 01-Jul-2024 20:25 WIB
208
Foto : mediaindonesia
Brominemedia.com – KOORDINATOR advokasi BPJS Watch Timboel Siregar berpendapat pemerintah tidak optimal menekan tingkat kemiskinan. Pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan dikisaran 6,5%- 7,5%. Namun, selama empat tahun terakhir presentase penduduk miskin tidak pernah di bawah 9%.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2024 kemiskinan nasional sebesar 9,03% atau menjadi 25,22 juta orang. Penurunan angka kemiskinan secara tahunan (year on year/yoy) hanya 680 ribu orang terhadap Maret 2023 dan menyusut 1,14 juta orang atau 0,54% terhadap September 2022.
"Pemerintah masih kurang berhasil menekan angka kemiskinan sampai saat ini," ujar Timboel saat dihubungi Media Indonesia, Senin (1/7).
Dia pun mempertanyakan efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang mana sejak 2015 hingga 2022, pemerintah sudah mengalokasikan Rp2.736,8 triliun untuk program perlindungan sosial (perlinsos) Sepanjang 2023, pemerintah telah menyalurkan Rp443,4 triliun untuk perlinsos.
"Ini patut kita pertanyakan anggaran tersebut digunakan untuk apa saja? Pasalnya tingkat kemiskinan di Indonesia masih stagnan," imbuhnya.
Timboel menilai penurunan tingkat kemiskinan selama setahun terakhir didorong aktivitas pemilu karena banyaknya uang beredar dan pemberian bansos yang masif dari pemerintah. Untuk alokasi perlinsos tahun ini yang dianggarkan APBN 2024 mencapai Rp496 triliun dengan Rp97 triliun di antaranya untuk bansos.
"Penurunan angka kemiskinan ini karena faktor pemilu dan bansos-bansos yang diberikan. Namun, penurunan ini tidak signifikan, tidak solid," ucapnya.
Koordinator advokasi BPJS Watch juga menyoroti perihal tingkat kemiskinan di perkotaan. Laju penurunan di perdesaan lebih tinggi dibanding perkotaan. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 7,09% menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 7,29%. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 sebesar 11,79%, menurun dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 12,22%.
"Ini karena banyak masyarakat di perkotaan yang bekerja di sektor informal. Jadi, penurunan kemiskinan tidak menjamin kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.
Bahlil menyebutkan pemerintah berpotensi meminta tambahan saham lebih dari 10% di PTFI. Pemerintah berpotensi menambah kepemilikan saham lebih besar dari rencana awal.
Pemerintah memutuskan menghentikan impor gula rafinasi untuk sementara waktu, hal ini menyusul bocornya gula rafinasi di pasar tradisional yang berpotensi merugikan petani lokal.