PERISTIWA

Pemerintah Dinilai tidak Optimal Tekan Angka Kemiskinan

Senin 01-Jul-2024 20:25 WIB 133

Foto : mediaindonesia

Brominemedia.com – KOORDINATOR advokasi BPJS Watch Timboel Siregar berpendapat pemerintah tidak optimal menekan tingkat kemiskinan. Pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan dikisaran 6,5%- 7,5%. Namun, selama empat tahun terakhir presentase penduduk miskin tidak pernah di bawah 9%.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2024 kemiskinan nasional sebesar 9,03% atau menjadi 25,22 juta orang. Penurunan angka kemiskinan secara tahunan (year on year/yoy) hanya 680 ribu orang terhadap Maret 2023 dan menyusut 1,14 juta orang atau 0,54% terhadap September 2022.

"Pemerintah masih kurang berhasil menekan angka kemiskinan sampai saat ini," ujar Timboel saat dihubungi Media Indonesia, Senin (1/7).

Dia pun mempertanyakan efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang mana sejak 2015 hingga 2022, pemerintah sudah mengalokasikan Rp2.736,8 triliun untuk program perlindungan sosial (perlinsos) Sepanjang 2023, pemerintah telah menyalurkan Rp443,4 triliun untuk perlinsos.

"Ini patut kita pertanyakan anggaran tersebut digunakan untuk apa saja? Pasalnya tingkat kemiskinan di Indonesia masih stagnan," imbuhnya.

Timboel menilai penurunan tingkat kemiskinan selama setahun terakhir didorong aktivitas pemilu karena banyaknya uang beredar dan pemberian bansos yang masif dari pemerintah. Untuk alokasi perlinsos tahun ini yang dianggarkan APBN 2024 mencapai Rp496 triliun dengan Rp97 triliun di antaranya untuk bansos.

"Penurunan angka kemiskinan ini karena faktor pemilu dan bansos-bansos yang diberikan. Namun, penurunan ini tidak signifikan, tidak solid," ucapnya.

Koordinator advokasi BPJS Watch juga menyoroti perihal tingkat kemiskinan di perkotaan. Laju penurunan di perdesaan lebih tinggi dibanding perkotaan. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 7,09% menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 7,29%. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 sebesar 11,79%, menurun dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 12,22%.

"Ini karena banyak masyarakat di perkotaan yang bekerja di sektor informal. Jadi, penurunan kemiskinan tidak menjamin kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.
Share:

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Pemerintah Naikkan Batas Penghasilan MBR untuk Akses Rumah Subsidi, Ini Tantangannya

Pemerintah resmi mengubah kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berdasarkan penghasilan untuk mengakses rumah subsidi lewat skema FLPP

Minggu 27-Apr-2025 20:49 WIB

RAGAM In the End Linkin Park Tembus 2 Miliar View, Ikuti Jejak Numb di YouTube

Video musik lagu "In the End" milik Linkin Park resmi menembus angka 2 miliar penayangan di YouTube. Pencapaian ini menjadikan lagu tersebut sebagai video musik kedua dari band rock asal Amerika Serikat itu yang mencapai angka 10 digit, setelah lagu "Numb."

Jumat 18-Apr-2025 20:46 WIB

PERISTIWA Jaga Pasokan Pangan, Pemerintah Bakal Bangun 20 Ribu Ha Tambak Tahun Ini

Tambak yang dibangun tersebut akan kembangkan untuk budidaya udang dan pengembangan perikanan tangkap

Selasa 08-Apr-2025 20:27 WIB

PERISTIWA Polisi Selidiki Kasus Seorang Anak di Lembata NTT yang Ditelanjangi dan Diarak Keliling Kampung Usai Dituduh Mencuri

Video yang mempertontonkan seorang anak laki-laki di bawah umur di Kabupaten Lembata NTT, mengalami kekerasan usai dituduh mencuri menjadi viral di media sosial.

Senin 07-Apr-2025 20:31 WIB

LIFESTYLE Kumpulkan Gadget Bekas untuk Jaga Bumi

Program ini bertujuan untuk mendorong masyarakat mengelola limbah elektronik (e-waste) dengan cara yang lebih bertanggung jawab.

Selasa 25-Mar-2025 20:51 WIB

Tulis Komentar