All Nasional Internasional
PEMERINTAHAN

Pemerintah akan Bangun 100 BLK untuk Tingkatkan Kompetensi Pekerja Migran

Jumat 03-Jan-2025 22:12 WIB 172

Foto : kontan_co_id

Brominemedia.com – Pemerintah berencana membangun 100 balai latihan kerja (BLK) bagi pekerja migran. Hal ini untuk memberikan peningkatan kapasitas dan kemampuan para pekerja migran.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah akan menyiapkan 100 balai latihan kerja baru bagi para pekerja migran.

“Untuk pemberangkatan, persiapan jabatan tertentu kualitas standar skill dan vokasi yang siapkan khusus melalui 100 balai latihan kerja baru,” ujar Muhaimin di Istana Bogor, Jumat (3/1).

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding menambahkan, pekerja migran akan menjadi salah satu diplomasi ekonomi luar negeri. Jadi setiap presiden berkunjung ke suatu negara, isu pekerja migran juga akan dibicarakan.

Sebelumnya, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) memproyeksikan jumlah remitansi dari pekerja migran Indonesia mencapai US$ 15,54 miliar hingga akhir tahun 2024.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2023 total remitansi PMI mencapai US$ 14,22 miliar.

Adapun penempatan PMI sepanjang 2024 sebanyak 295.439 pelayanan. Negara tujuan penempatan terbanyak antata lain Hong Kong (99.168), Taiwan (84.306), Malaysia (52.917), Jepang, (12.653) dan Singapura (10.781).

Share:
MUSIK KOLOM KESEHATAN FIKSI TRAVEL OTOMOTIF

Konten Terkait

TREND Pemerintah Setop Sementara Impor Gula Rafinasi, Bagaimana Kebutuhan Industri?

Pemerintah memutuskan menghentikan impor gula rafinasi untuk sementara waktu, hal ini menyusul bocornya gula rafinasi di pasar tradisional yang berpotensi merugikan petani lokal.

Kamis 11-Sep-2025 20:40 WIB

TREND Komnas Pengendalian Tembakau minta Pemerintah Antisipasi PHK di Industri Rokok

PROGRAM Manager Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) Nina Samidi meminta pemerintah tetap harus mengantisipasi PHK di industri tembakau.

Senin 08-Sep-2025 20:55 WIB

PEMERINTAHAN Kalbar Sumbang Devisa, Tapi DBH Menyusut: PAN Desak Pemerintah Pusat Koreksi Skema

“Kami sangat menuntut, kami sangat memerlukan DBH itu dibesarkan kembali, atau semua dilonggarkan,” ujarnya.

Jumat 05-Sep-2025 20:55 WIB

PERISTIWA Prabowo Janji Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset, Baleg DPR Sebut Belum Ada Pembahasan

Pembahasan RUU Perampasan Aset bukan hanya pekerjaan rumah Baleg, melainkan produk politik DPR secara kelembagaan.

Selasa 02-Sep-2025 21:11 WIB

PEMERINTAHAN Suharmen BKN: Semua Honorer Berhak Diangkat PPPK Paruh Waktu

Fenomena saling klaim dari kalangan honorer yang menyatakan paling berhak diangkat menjadi...

Kamis 14-Aug-2025 20:45 WIB

Tulis Komentar

Rekomendasi