All Nasional Internasional
PEMERINTAHAN

Pemberian Konsesi Tambang Agar Ormas Tak Minta Jatah ke Pemerintah

Selasa 11-Feb-2025 20:18 WIB 226

Foto : rmol

Brominemedia.com – Dalam revisi undang-undang mineral dan batubara (Minerba) yang menjadi inisiatif DPR RI, disebutkan bahwa organisasi massa sosial keagamaan mendapatkan jatah tambang oleh pemerintah.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, mendukung langkah tersebut, untuk membiayai ormas untuk mandiri dalam ekonominya.

"Terkait dengan ormas keagamaan saya pikir dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan ormas-ormas keagamaan dalam rangka fungsi ekonomi dan sosialnya saya rasa sangat bagus ya,” kata Supratman Andi Agtas usai rapat kerja bersama Baleg DPR RI, Gedung Nusantara I, Komplek DPR RI, Senayan, Selasa, 11 Februari 2025.

Menurutnya, pemberian konsesi lahan tambang kepada ormas keagamaan agar tidak ormas tidak meminta-minta jatah kepada pemerintah maupun individu.

“Supaya tidak tergantung pada sumbangan-sumbangan dari pemerintah maupun anggota. Itu justru sangat membantu bagi pemerintah ke depannya,” tutupnya

Share:
TREND RAGAM PEMERINTAHAN EVENT TRAVEL KRIMINAL

Konten Terkait

PERISTIWA Trump Kembali Soroti Greenland, Pakar Peringatkan Ancaman Serius

Pakar internasional mengingatkan bahwa ketertarikan kembali Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Greenland harus dipandang sebagai ancaman serius. Ini mencerminkan pola kebijakan luar negeri yang lebih...

Kamis 08-Jan-2026 01:15 WIB

PEMERINTAHAN Hadiri Peluncuran Kartu Debit Visa, Gubernur Pramono: Langkah Awal Transformasi Bank Jakarta

Pramono Anung tegaskan komitmen transformasi Bank Jakarta menuju layanan perbankan berkelas global melalui peluncuran Kartu Debit Visa Bank Jakarta.

Senin 05-Jan-2026 20:15 WIB

PEMERINTAHAN Dana Desa Diprediksi Menyusut, Pelayanan Publik dan Stunting Tetap Jadi Prioritas di Klaten

Camat Gantiwarno menyebut, program lain yang belum mendesak masih bisa disesuaikan melalui perubahan anggaran daerah.

Selasa 30-Dec-2025 20:12 WIB

PERISTIWA Pemprov Sumbar Akan Gunakan Anggaran dari Pemerintah Pusat untuk Perbaikan Infrastruktur dan Hunian

Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat tengah menyiapkan hunian sementara dan hunian tetap

Senin 22-Dec-2025 20:20 WIB

PEMERINTAHAN Total Warga 39 Negara Dilarang Trump Masuk AS Mulai Tahun Depan

AS memperluas larangan masuk bagi warga negara asing, kini total 39 negara. Pembatasan ini mencakup larangan total dan parsial, mulai berlaku 1 Januari 2026.

Rabu 17-Dec-2025 20:11 WIB

Tulis Komentar

Rekomendasi