Brominemedia.com – KEKHAWATIRAN berlebihan hingga membeli suatu barang berlebih atau panic buying gas elpiji 3 kilogram terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini ditemukan oleh PT Pertamina Patra Niaga dan pemda setempat saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke agen elpiji.
Ditemukan warga membeli gas melon lebih dari satu tabung. Bahkan, ada warga yang membeli hingga tiga tabung gas melon.
“Pada saat sidak tersebut rata-rata konsumen yang membeli tabung elpiji 3 kilogram rata-rata di rumah/usahanya sudah memiliki 2-3 tabung isi. Mereka beli karena terpengaruh pemberitaan di media, takut tidak dapat,” kata Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina Patra Niaga, Taufiq Kurniawan, Senin (17/2) di Yogyakarta.
Sidak yang digelar kali ini untuk memastikan penyaluran elpiji bersubsidi tepat sasaran ke masyarakat. Taufiq mengemukakan, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah akan terus lakukan inspeksi mendadak atau sidak elpiji 3 kilogram yang merupakan gas bersubsidi.
“Kami terus melakukan sidak bersama pemerintah daerah (Pemda) setempat dan juga DPRD untuk terus melakukan pemantauan langsung akan distribusi elpiji 3 kilogram di lapangan,” ujar Taufiq Kurniawan.
Dengan temuan itu, Taufiq kemudian mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian yang berlebih atau panic buying. Ia meminta masyarakat membeli sesuai dengan kebutuhan saja.
Taufiq mengemukakan, Pertamina memastikan stok elpiji 3 kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) aman. Realisasi elpiji 3 kilogram di Kota Yogyakarta 23.677 tabung per hari, Kabupaten Bantul 41.711 tabung per hari, Kabupaten Sleman 55.440 tabung per hari, Kabupaten Kulon Progo 21.535 tabung per hari, dan Kabupaten Gunungkidul 20.729 tabung per hari.
Taufiq kemudian menjelaskan, untuk informasi terkait agen gas elpiji, masyarakat dapat mengakses melalui link berikut https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg atau dapat melalui Call Centre Pertamina 135.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyoroti peran mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mendorong proyek pengembangan industri baterai kendaraan listrik di Indonesia.
Desakan pengangkatan PPPK jadi PNS makin gencar. Setelah mendesak DPR RI, giliran DPD RI yang diminta Ikatan Pegawai Negeri (IPN) untuk merekomendasikan pengalihan PPPK ke PNS.
Piyu melontarkan kritik keras terhadap Dirjen KI Razilu, yang menyatakan bahwa kewajiban pembayaran royalti dan pengurusan lisensi tanggung jawab penyelenggara.