PERISTIWA

Menteri LH Setop Impor Sampah Plastik-Perketat Aturan Impor Sampah Kertas

Senin 04-Nov-2024 20:43 WIB 262

Foto : detik

Brominemedia.com – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq akan memperketat aturan impor sampah kertas dan menghentikan impor sampah plastik. Pengetatan aturan dilakukan karena regulasi saat ini dinilai terlalu besar meloloskan sampah selain kertas.

"Saya tadi sudah sampaikan bahwa Indonesia menghentikan impor sampah plastik dan untuk sampah kertas kita akan perketat persyaratannya," ujar Hanif Faisol setelah melakukan sidak di TPS Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Senin (4/11/2024).

Hanif menjelaskan, upaya pengetatan impor sampah kertas diambil untuk menghadapi kenyataan impor sampah tidak mendukung pengelolaan dan pengurangan sampah.

"Kalau seperti ini tentu kami akan membatasi kembali sampai diperbaikinya tata kelola sampahnya," imbuh Hanif

Adapun pengetatan regulasi ini dilakukan karena untuk menekan angka toleransi pengotor pada impor kertas sebesar 2 persen yang kini berlaku. Untuk itu, nilai imporitas akan ditekan serendah mungkin.

"Harapan kita tentu imporitas tidak boleh kurang, tidak boleh lebih dari 0, sekian persen jangan lagi sampai sekarang ada 2 persen, 1,8 persen ini jumlahnya cukup banyak ya, luar biasa," katanya.

Hanif menuturkan langkah ini sesuai dengan apa yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto. Dia ingin Kementerian LH bisa mengatur ulang rekomendasi impor sampah kertas.

"Saya sudah lapor ke Pak Presiden Pak Prabowo kemarin beliau juga pertama minta kita menghentikan impor sampah plastik, kemudian mengatur kembali rekomendasi-rekomendasi impor kertas untuk di daur ulang termasuk ini," ujar dia.

"Ini ketaatan terhadap penaatan pemberian izin tentu berkonsekuensi terkait dengan rekomendasi izin yang kami berikan atau rekomendasi yang kami berikan. Kalau seperti ini tentu kami akan membatasi kembali sampai diperbaiknya tata kelola sampahnya," sambungnya.

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Waspada Cuaca Ekstrem, Pemkot Tasik Siagakan Tiga Dinas Pantau Wilayah Rawan Bencana

Wali Kota Tasikmalaya meminta tiga dinas untuk gerak cepat lakukan penanganan dini di wilayah saat cuaca ekstrem menerjang

Minggu 02-Nov-2025 20:07 WIB

PEMERINTAHAN Terobosan Purbaya dan Tata Kelola Keuangan Negara

MENGEJUTKAN dan membikin banyak elemen kebakaran jenggot, bahkan tegang. Itulah terobosan Purbaya dalam menata-kelola keuangan negara. Bagaimana tidak? Terobosannya sangat di luar dugaan. Bisa dikatakan out of the box. Setidaknya, keluar dari sisi irama kebiasaan tata-kelola keuangan negara selama beberapa dasawarsa lalu.Satu sisi, masyarakat luas wajar harus terkejut. Karena, hilir dari terobosan kebijakannya mengarah pada manfaat besar untuk kepentingan rakyat. Sang engineer teknik elektro sek.

Kamis 30-Oct-2025 20:24 WIB

PEMERINTAHAN Pedagang Thrifting di Pasar Raya Padang Cemas, Larangan Impor Balpres Bikin Dagangan Terancam

Budiman menilai kebijakan larangan impor justru akan memperberat ekonomi pedagang kecil di tengah kondisi pasar yang kini sepi.

Selasa 28-Oct-2025 20:15 WIB

PEMERINTAHAN Harga Pupuk Turun, Beban Petani Berkurang

Kebijakan penurunan HET Pupuk 20 persen tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/KPTS/SR.310/M/10/2025.

Senin 27-Oct-2025 20:15 WIB

PEMERINTAHAN DLH Lampung Catat Produksi Sampah Program SPPG Capai 101 Ton per Hari

Jumlah tersebut berasal dari aktivitas sekitar 450 dapur SPPG yang telah beroperasi di 15 kabupaten/kota se-Lampung.

Senin 27-Oct-2025 20:13 WIB

Tulis Komentar