Mahfud MD Minta Tolong Prabowo Subianto Bayar Utang Era Jokowi yang Menimpa Kontraktor
Jumat 07-Mar-2025 20:41 WIB
77
Foto : wartakota
Brominemedia.com – Mantan Menkopolhukam Mahfud MD menyinggung soal utang-utang pemerintahan era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang menimpa para kontraktor.
Para kontraktor yang terlibat dalam proyek pembangunan jalan tol mengadukan nasib mereka ke DPR setelah tidak menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan.
Salah satu perwakilan kontraktor, Yudan, yang merupakan korban dari PT Istaka Karya, menyampaikan keluhannya dengan nada emosional.
Menurut Yudan, ada ketidakadilan dalam sistem pembayaran utang antara negara dan rakyat. Ia menyoroti bahwa jika masyarakat berhutang kepada negara atau bank milik negara, mereka akan dikejar hingga tuntas.
Namun, ketika negara berutang kepada rakyat, pemerintah justru terkesan santai dan mengabaikan tanggung jawabnya.
Ia mengungkapkan bahwa para kontraktor telah berupaya mencari keadilan dengan mengirimkan surat dan melakukan berbagai langkah lain, namun hingga kini belum ada kejelasan terkait pembayaran hak mereka.
Hal ini kemudian menjadi sorotan Mahfud MD. Pria yang pernah bertarung melawan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 itu meminta tolong kepada Presiden ke-8 Prabowo Subianto untuk mengatasi persoalan tersebut.
Mahfud MD pun meminta Prabowo Subianto mengasihani para kontraktor yang sudah keluar duit banyak namun belum diganti oleh negara.
Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, negara kerap mengejar rakyat yang berutang namun kerap abai apabila negara yang memiliki utang kepada rakyat.
“Bapak Presiden, tolong kasihani rakyat yang seperti di video ini. Sering, jika rakyat yang berutang pada negara maka dikejar, disita asetnya sampai telanjang. Tapi sering juga, jika negara yang berutang pada rakyat maka negara menunda lama atau tak mau membayar meski rakyat sudah berjuang habis-habisan,” tulis Mahfud MD.
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan perlindungan pekerja serta mencegah munculnya kelompok masyarakat miskin esktrem baru di daerah.
Ketua Umum KSPSI Moh Jumhur Hidayat mencanangkan perang melawan impor ilegal yang mematikan industri dalam negeri dan berdampak pada pengurangan tenaga kerja.