Foto : sindonews
brominemedia.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
(Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut budaya berhukum di Indonesia sudah mulai
rusak. Mahfud MD berharap ada yang bisa segera membenahi.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu berharap Keluarga
Alumni Hukum Universitas Gadjah Mada (KAHGAMA) dapat turut serta membangun
budaya hukum yang benar di Indonesia. Salah satunya, dengan penegakan hukum
yang adil.
"Saya harapkan KAHGAMA itu supaya membangun budaya
berhukum dengan benar. Karena budaya berhukum kita itu sudah mulai rusak di
sana-sini,” ujar Mahfud MD saat menghadiri pelantikan pengurus KAHGAMA periode
2023-2028 di Jakarta, Jumat (14/4/2023).
Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut menyatakan
bahwa KAHGAMA adalah rumah kedua baginya. Oleh karena itulah ia meluangkan
waktu untuk hadir dalam pelantikan tersebut.
Manfaatin gadgetmu untuk dapetin penghasilan tambahan. Cuma modal sosial media sudah bisa cuan!
Gabung bisnis online tanpa modal di http://bit.ly/3HmpDWm
"Saya menyempatkan diri hadir sebagai bagian dari rumah KAHGAMA ini, mudah-mudahan ikut membangun budaya hukum dengan benar dalam membuat hukum, melaksanakan hukum, dan menegakkan hukum," pungkas Mahfud.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum I Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (PP KAGAMA) Budi Karya Sumadi juga berharap para alumni Fakultas Hukum UGM dapat membangun kebersamaan dan saling mendukung guna pembangunan hukum di Indonesia.
"KAHGAMA akan mengambil peran sentral dalam mengawal dan memberikan kontribusi nyata untuk pembangunan hukum di Indonesia," ujar Budi Karya usai melantik pengurus KAHGAMA masa bakti 2023-2028.
Pengurus inti KAHGAMA yang baru dilantik. yakni Paripurna P Sugarda selaku Ketua Umum, Mandela Sinaga selaku Sekretaris Jenderal, dan Triweka Rinanti sebagai Bendahara.
Konten Terkait
Aksi tragis terjadi di Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan.
Rabu 02-Jul-2025 21:00 WIB
Nama Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan dicatut oknum tak bertanggung jawab.
Jumat 27-Jun-2025 20:38 WIB
Desakan pengangkatan PPPK jadi PNS makin gencar. Setelah mendesak DPR RI, giliran DPD RI yang diminta Ikatan Pegawai Negeri (IPN) untuk merekomendasikan pengalihan PPPK ke PNS.
Jumat 27-Jun-2025 20:36 WIB
Kuasa Hukum PT Bismacindo Perkasa, Apriyansyah, S.H., M.H menyayangkan pernyataan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby
Jumat 20-Jun-2025 20:56 WIB
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyoroti maraknya online travel agent (OTA) asing ilegal beroperasi di Indonesia. Pemerintah didesak segera mengambil langkah tegas, termasuk opsi pemblokiran.Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menyebutkan, ada celah legalitas OTA asing, yakni dengan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE) karena tidak membentuk Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.Dengan begitu, OTA asing beroperasi secara ...
Rabu 18-Jun-2025 21:00 WIB