Foto : wartakota
brominemedia.com –
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan data pemilih pemilu aman dari kebocoran.
Hal ini disampaikan anggota KPU Idham Holik, menanggapi
beredarnya 105 juta data kependudukan WNI yang diklaim milik KPU, dijual di
forum online 'Breached Forums' oleh anggota forum dengan username 'Bjorka'.
Data tersebut dijual dalam postingan berjudul 'Indonesia
Citizenship Database From KPU 105M', seharga 5.000 dolar AS.
Bjorka diketahui merupakan akun yang juga pernah membocorkan
data 1,3 miliar nomor HP dan NIK pelanggan seluler di Indonesia.
Idham pun memastikan data yang dijual dalam forum tersebut
bukan data milik KPU.
"Itu bukan data milik KPU, dan data KPU tetap aman. Itu
yang perlu kami tegaskan," terang Idham kepada wartawan, Rabu (7/9).
Ia merujuk pada hasil analisis Pusat Data dan Informasi KPU,
yang menjelaskan header dari tampilan data, bukan yang biasa ditampilkan KPU.
Selain itu, kata dia, KPU selama ini belum pernah
mencantumkan kolom usia pada data dalam Sistem Informasi Data Pemilih
(Sidalih).
"Berkaitan kolom usia, belum pernah ada di data Sidalih manapun termasuk yang terdahulu," jelasnya.
Kemudian soal id provinsi, kecamatan, dan kelurahan yang ada dalam forum tersebut, bukan kode id yang biasanya digunakan oleh KPU. Bahkan saat dicocokkan, beberapa wilayah tidak punya kesamaan kode seperti yang dipakai KPU.
Kendati demikian, KPU tetap menaruh perhatian terhadap kabar ini. Nantinya informasi soal jual beli data tersebut akan dibawa ke dalam forum rapat pleno.
"Ini tentu menjadi perhatian kami, dan kami akan sampaikan di forum rapat pleno. Yang jelas ini bukan data dari KPU," papar Idham.
Konten Terkait
Organisasi kepemudaan dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi OKP laporkan KPU ke Kejari Bengkulu Selatan.
Senin 19-May-2025 21:06 WIB
Polres Metro Jakpus menangkap 4 preman yang memukuli pria di tempat hiburan kawasan Kemayoran. Pelaku menganiaya korban karena tak mau bayar parkir Rp 20 ribu.
Senin 19-May-2025 21:05 WIB
Tak hanya itu saja, ketua KPU Papua Diana Dorthea Simbiak menyebutkan bahwa rapat pleno tersebut juga sebagai tindak lanjut KPU Provinsi Papua telah menetapkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.
Selasa 25-Mar-2025 21:00 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara telah melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap seluruh komisioner KPU Kota Medan berkaitan dengan aksi mengumbar pembunuhan dan kata-kata kasar yang dilakukan oleh salah seorang komisioner KPU Medan
Minggu 23-Feb-2025 20:10 WIB
Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU DKI Jakarta, Astri Megatari mengklaim telah ...
Kamis 05-Dec-2024 20:10 WIB