Foto : detik
brominemedia.com –
KPK memfokuskan implementasi pendidikan
antikorupsi dalam bidang pendidikan formal. Harapannya, pendidikan antikorupsi
itu dapat berdampak jangka panjang terhadap perilaku antikorupsi yang dimulai
di bangku pendidikan.
"Yang pertama yang dilakukan oleh teman-teman di
Direktorat Jejaring Pendidikan, bagaimana mengimplementasikan pendidikan
antikorupsi terutama pada pendidikan formal," kata Deputi Bidang
Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana, Selasa (9/8).
"Di mana harapannya, anak didik kita dari mulai
pendidikan usai dini dasar, menengah bahkan sampai perguruan tinggi itu akan
berubah sikap dan perilaku peserta didik terhadap antikorupsi,"
sambungnya.
Menurutnya, selain memberikan pendidikan antikorupsi kepada
siswa, KPK berfokus soal ekosistem pendidikan berintegritas. Oleh sebab itu,
KPK melaksanakan program implementasi pendidikan antikorupsi.
"Yang pertama, di dalam implementasi antikorupsi di
kurikulum pendidikan formal, dini, dasar menengah dan pendidikan, termasuk di
kedinasan," jelasnya.
Menurut Wawan, hingga saat ini sudah ada 387 peraturan
kepala daerah tentang implementasi kurikulum antikorupsi di sekolah dasar. Dia
menyebutkan tahun ini 521 daerah dapat terimplementasi dengan pendidikan
korupsi.
"Itu sampai hari ini, sudah 387 peraturan kepala
daerah, karena untuk daerah-daerah di pendidikan dasar dan menengah itu butuh
regulasi dari kepala daerahnya, tapi sekali lagi, sampai hari ini sampai
semester 1, ada 387 peraturan daerah yg sudah terimplementasi dari 521,"
tutur Wawan.
Meskipun belum mencapai target, Wawan percaya tahun ini KPK
bakal menuntaskan target di keseluruhan daerah soal regulasi implementasi
pendidikan antikorupsi. Dia membandingkan hal itu dengan target tahun 2021,
yakni 360 daerah, tetapi KPK berhasil merealisasi 369.
"Harapannya tahun ini, kita bisa menyelesaikan seluruh
daerah agar memiliki regulasi untuk digunakan mengimplementasikan pendidikan
antikorupsi," sebut Wawan.
"Kalau kita bandingkan, di tahun 2021 itu, tahun yang
lalu cuman 360. Tapi terealisasi 369, sehingga harapannya tahun ini bisa
menyelesaikan seluruh daerah itu memiliki regulasinya," jelasnya.
Wawan menyebut hingga saat ini implementasi pendidikan
antikorupsi di jenjang pendidikan formal sudah terbilang cukup baik. Namun pada
tahun ini dia bakal meningkatkan lagi target tersebut.
Pada 2021, jumlah sekolah dasar yang mengimplementasikan
pendidikan sebanyak 19,800 sekolah. Wawan menyebut tahun ini bakal ditarget
menjadi 35 ribu.
Sementara untuk pendidikan menengah, pada 2021 tercatat
setidaknya ada 1.900 sekolah. Namun target tahun ini bakal ditambah menjadi
5.900 sekolah.
Kendati demikian, Wawan masih belum dapat memerinci jumlah
implementasi pendidikan di bangku pendidikan tersebut untuk tahun ini. Dia
beralasan, penghitungan dilakukan pada akhir tahun.
"Angka-angka yang realisasi masih sama dengan tahun
yang lalu, karena ini biasanya dilakukan monitoring-nya di akhir tahun sehingga
di akhir tahun baru kita bisa mengeluarkan berapa jumlah yang sebetulnya sudah
direalisasikan dari target yang sudah dibuat," tutupnya.
Konten Terkait
Pemeriksaan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution diyakini begitu penting dalam upaya mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan jalan di Sumatera Utara
Senin 30-Jun-2025 21:15 WIB
Dari pantauan di lapangan, banyak papan bunga yang sebelumnya sempat berdiri kini telah hilang entah ke mana. Hanya tersisa dua papan di depan Taman
Senin 30-Jun-2025 21:09 WIB
Topan Ginting adalah Kadis PUPR Sumut tersangka dalam kasus OTT KPK. Umur Topan Ginting baru 42 tahun dan sempat jadi Plt. Sekda di era Bobby Nasution
Minggu 29-Jun-2025 20:48 WIB
Topan Ginting adalah Kadis PUPR Sumut tersangka dalam kasus OTT KPK. Umur Topan Ginting baru 42 tahun dan sempat jadi Plt. Sekda di era Bobby Nasution
Minggu 29-Jun-2025 20:48 WIB
drh. Hasudungan Sidabalok mengatakan wacana Pemprov memberikan subsidi untuk pelayanan kesehatan hewan bukan bentuk BPJS manusia, tapi subsidi pemotongan harga.
Rabu 18-Jun-2025 21:05 WIB