Kepala BPJN Kalbar Dedy Mandarsyah Ngaku Punya Usaha SPBU-Butik: Dari Ortu
Kamis 30-Jan-2025 20:29 WIB
121
Foto : detik
Brominemedia.com – Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat Dedy Mandarsyah selesai dimintai klarifikasi oleh KPK. Dedy mengaku memiliki usaha berupa SPBU dan butik.
"Itu yang SPBU sama butik. Itu bukan punya saya, punya dari orang tua," kata Dedy setelah menjalani klarifikasi di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025). Dia ditanya apakah memiliki usaha.
Dedy mengatakan telah ditanyakan terkait aset hingga kendaraan yang digunakan anaknya. Namun, terkait detail klarifikasinya, dirinya enggan merincikan.
"Masih diklarifikasi. Udah itu aja (ditanyakan sejumlah aset)," sebutnya.
Dia juga mengklaim semua hartanya telah dilaporkan. Dedy juga belum mengetahui apakah akan dimintai klarifikasi ulang.
"Nggak ada, semuanya sudah saya laporkan," ungkapnya.
Seperti diketahui, KPK mengklarifikasi Dedy Mandarsyah hari ini. Ia dimintai klarifikasi setelah adanya temuan sejumlah harta yang tidak tercantum di LHKPN.
"Sekarang sedang diklarifikasi di gedung Merah Putih," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan, Kamis (30/1).
KPK sendiri telah mengirimkan surat undangan klarifikasi kepada Dedy Mandarsyah. Hal itu dilakukan KPK setelah adanya temuan sejumlah harta yang tidak tercantum di LHKPN milik ayah Lady Aurellia, mahasiswi FK Unsri, yang sempat viral karena diduga menjadi pemicu penganiayaan terhadap mahasiswa lain, Luthfi, itu.
Pahala mengatakan sudah mendapat data perbankan dan asuransi transaksi keuangan atas nama Dedy dan istrinya. Klarifikasi langsung kepada Dedy untuk menelusuri lebih jauh asal-usul kekayaannya.
KPK juga telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk meminta data tambahan terkait pelaporan harta Dedy.
Aksi yang telah merugikan korban lebih dari Rp28 juta ini terbongkar sesaat sebelum akad nikah, memicu amarah warga dan membuka tipuan tentang fenomena yang lebih besar: penyalahgunaan simbol agama untuk tindak kejahatan.