PERISTIWA

Kepala BPJN Kalbar Dedy Mandarsyah Ngaku Punya Usaha SPBU-Butik: Dari Ortu

Kamis 30-Jan-2025 20:29 WIB 184

Foto : detik

Brominemedia.com – Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat Dedy Mandarsyah selesai dimintai klarifikasi oleh KPK. Dedy mengaku memiliki usaha berupa SPBU dan butik.

"Itu yang SPBU sama butik. Itu bukan punya saya, punya dari orang tua," kata Dedy setelah menjalani klarifikasi di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025). Dia ditanya apakah memiliki usaha.

Dedy mengatakan telah ditanyakan terkait aset hingga kendaraan yang digunakan anaknya. Namun, terkait detail klarifikasinya, dirinya enggan merincikan.

"Masih diklarifikasi. Udah itu aja (ditanyakan sejumlah aset)," sebutnya.

Dia juga mengklaim semua hartanya telah dilaporkan. Dedy juga belum mengetahui apakah akan dimintai klarifikasi ulang.

"Nggak ada, semuanya sudah saya laporkan," ungkapnya.

Seperti diketahui, KPK mengklarifikasi Dedy Mandarsyah hari ini. Ia dimintai klarifikasi setelah adanya temuan sejumlah harta yang tidak tercantum di LHKPN.

"Sekarang sedang diklarifikasi di gedung Merah Putih," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan, Kamis (30/1).

KPK sendiri telah mengirimkan surat undangan klarifikasi kepada Dedy Mandarsyah. Hal itu dilakukan KPK setelah adanya temuan sejumlah harta yang tidak tercantum di LHKPN milik ayah Lady Aurellia, mahasiswi FK Unsri, yang sempat viral karena diduga menjadi pemicu penganiayaan terhadap mahasiswa lain, Luthfi, itu.

Pahala mengatakan sudah mendapat data perbankan dan asuransi transaksi keuangan atas nama Dedy dan istrinya. Klarifikasi langsung kepada Dedy untuk menelusuri lebih jauh asal-usul kekayaannya.

KPK juga telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk meminta data tambahan terkait pelaporan harta Dedy.

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Usut Dugaan Kasus Terkait Whoosh, KPK Minta Pihak yang Dipanggil Kooperatif

KPK melakukan penyelidikan dugaan korupsi terkait kereta cepat Whoosh. KPK meminta para pihak yang dipanggil dalam penyelidikan kasus tersebut kooperatif.

Jumat 31-Oct-2025 21:08 WIB

PEMERINTAHAN Kasus SPAM Pesawaran, Kejati Lampung Didesak Periksa Pihak Kemen PUPR

Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung diminta untuk turut memeriksa pihak-pihak di Kemen PUPR

Selasa 28-Oct-2025 20:14 WIB

PERISTIWA Analis UNJ: Kereta Cepat Whoosh Rugi Rp4,1 Triliun, Indikasi Korupsi Menguat

Analis Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh tidak efisien dan berpotensi terus merugikan negara.

Selasa 21-Oct-2025 21:07 WIB

PEMERINTAHAN Kasus Kuota Haji, KPK Masih Hitung Jumlah Kerugian Negara

KPK masih menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dan penyelenggaraan haji tahun 2024.

Rabu 01-Oct-2025 20:32 WIB

PERISTIWA Masyarakat Tuntut Presiden Prabowo dan KPK Evaluasi Tender Bermasalah di Kemenhaj

Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemerhati Haji menggelar aksi di depan Gedung Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta Pusat, Selasa (30/9).

Selasa 30-Sep-2025 20:46 WIB

Tulis Komentar