Istana Tegaskan Payment ID Bukan untuk Mata-matai Transaksi Masyarakat
Rabu 13-Aug-2025 20:47 WIB
443
Foto : detik
Brominemedia.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah anggapan bahwa Payment ID digunakan untuk memata-matai transaksi pribadi masyarakat. Dia menegaskan Payment ID digunakan untuk mengawasi transaksi aneh.
"Jangan istilahnya itu kemudian memata-matai begitu, itu kan agak kurang pas, tetapi bahwa yang harus dilihat ini adalah semangatnya segala sesuatu yang itu berkenaan dengan... Nah itulah yang kemudian harus bersama-sama kita monitor, bahwa hasil monitornya itu peruntukannya untuk apa itulah yang kemudian diatur," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Diketahui, Payment ID merupakan sistem pembayaran digital di Indonesia yang akan diluncurkan oleh Bank Indonesia. Sistem pembayaran yang menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai sistem pencatatan seluruh aktivitas transaksi keuangan perorangan.
Prasetyo memastikan pemerintah tidak akan sembarang mengawasi transaksi pribadi masyarakat. Dia mengambil contoh transaksi yang diawasi salah satunya penyaluran bantuan sosial nontunai.
Menurut dia, penting bagi pemerintah untuk mengetahui peruntukkan bantuan sosial yang diberikan masyarakat. Hal ini juga sekaligus untuk mengidentifikasi jika ada penggunaan keuangan yang tidak semestinya.
"Semangatnya kan untuk perbaikan bahwa ternyata setelah di-mapping, bahasa lainnya tadi diidentifikasi itu ketemulah hal-hal yang seharusnya tidak terjadi antara saudara-saudara karena seharusnya sudah tidak layak menerima bantuan sosial masih menerima," ujar Prasetyo.
"Ada juga yang menerima bantuan sosial tetapi setelah tadi diidentifikasi kalau bahasa agak kerennya tadi dimata-matain ketemu bahwa dipergunakan untuk kegiatan lain misalnya judi online, kan ini tidak benar maknanya di situ," lanjutnya.
Dia yakin Payment ID bisa menganalisis semua transaksi yang mencurigakan. "Mumpuni sangat mumpuni jadi kita mampu mendeteksi, menganalisa dengan teknologi yang sekarang sulit rasanya untuk disembunyikan ini semua transaksi, kegiatan ekonomi itu akan sulit kalau disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu," imbuhnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengeklaim belum menemukan adanya kasus Superflu di ibu kota. Meski begitu, warga Jakarta tetap diminta waspada terkait penyebaran penyakit yang disebabkan virus Influenza...
Sudah tiga tahun Aditya Dwi Saputra merintis pertanian hidroponik di kampungnya. Selama ini, hanya sekitar 7 hingga 8 kilogram selada yang diproduksinya dalam setiap kali panen.
Namun sejak diminta menjadi pemasok sayuran ke dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), omzetnya meningkat 100 persen.