All Nasional Internasional
PEMERINTAHAN

Indonesia Bakal Impor Produk Tani AS Demi Batalkan Tarif Trump, Luqman Hakim Sampaikan Kritik Tajam

Kamis 24-Apr-2025 20:42 WIB 176

Foto : fajar

Brominemedia.com – Politisi PKB, Luqman Hakim memberikan kritik tajam kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani setelah melakukan kesepakatan terhadap tarif Donald Trump.

Melalui cuitannya di akun X @LuqmanBeeNKRI, ia menuliskan responsnya terkait 5 kesepakatan yang dilakukan untuk merayu tarif Trump terhadap Indonesia ditengah perang dagang.

Lukman mempertanyakan dampaknya terhadap rakyat, terutama dalam sektor pertanian.

"Sudah dihitung, dampak bagi ekonomi rakyat, terutama kaum tani, dengan rencana kebijakan relaksasi import hasil pertanian Amerika ke Indonesia?," tanya Luqman dikutip X Kamis, (24/4/2025).

Paragraf berikutnya, ia memberikan penegasan yang mengandung rasa kepedulian terhadap rakyat yang selalu jadi korban.

"Jangan rakyat kecil terus dijadikan korban atas nama pembangunan!," sambungnya.

Sebelumnya, diketahui bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan 5 deal atau kesepakatan Indonesia dengan AS untuk merayu Presiden Donald Trump membatalkan serangan dagangnya ke RI.

Dalam penjelasan yang disampaikan saat konferensi pers, Sri Mulyani menyebut bahwa pemerintah tengah mengusung langkah tepat dalam negosiasi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat.

"Pemerintah (Indonesia) telah menjajaki proses, menjalankan komunikasi, dan proses negosiasi dengan Pemerintah AS di dalam merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan AS kepada Indonesia dan negara-negara lain di dunia," jelasnya dalam Konferensi Pers KSSK secara virtual, Kamis 24 April 2025.

Dalam pelaksanaan negosiasi ini dilakukan, terdapat 5 langkah di antaranya, sebagai berikut:


1. Penyesuaian tarif bea masuk untuk produk-produk selektif dari Amerika Serikat

2. Meningkatkan impor dari AS. Ini berlaku untuk produk minyak dan gas bumi (migas), mesin dan peralatan teknologi, serta produk pertanian.

3. Melakukan langkah reformasi di bidang perpajakan dan kepabeanan

4. Penyesuaian langkah-langkah non-tariff measures. Dalam hal ini beberapa poin yang menjadi perhatian, yaitu tingkat komponen dalam negeri (TKDN), kuota impor, deregulasi, pertimbangan teknis (pertek) di berbagai kementerian/lembaga.

5. Indonesia akan melakukan kebijakan penanggulangan banjir perdagangan barang-barang impor. Ini ditempuh dalam bentuk trade remedies secara responsif dan cepat.

Share:
TRAVEL KULINER MUSIK PENDIDIKAN PERISTIWA KOLOM

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Pengamat Ingatkan Penyelenggara Negara Soal Supremasi Sipil Dalam Demokrasi

Pelibatan militer dalam menjaga lembaga-lembaga elit negara dari aksi massa seharusnya tidak terjadi di negara demokratis seperti Indonesia.

Selasa 23-Sep-2025 20:56 WIB

TREND Pesaing Cucu Megawati, FX Rudy Dianggap Kuat Pengalaman di Solo dan Militansi : Relevan untuk Partai

Sosok FX Hadi Rudyatmo kembali mencuat sebagai figur sentral dalam bursa Ketua DPD PDIP Jawa Tengah.

Kamis 11-Sep-2025 20:42 WIB

PERISTIWA BSNPG Golkar Kukuhkan Pengurus Baru 2024-2029: Tidak Wah, Tapi Sederhana

BSNPG memilih menampilkan gaya berbeda dalam setiap kegiatan, dengan mengedepankan kesederhanaan namun tetap menjunjung kualitas.

Rabu 10-Sep-2025 20:41 WIB

PERISTIWA DPR Soroti Efektivitas Dana Desa, Pertanyakan Jumlah Kades Dipenjara dan Biaya Politik Miliaran

Dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, ia mempertanyakan berapa banyak desa yang berhasil dan berapa kepala desa yang terjerat hukum akibat pengelolaan dana tersebut.

Selasa 09-Sep-2025 20:50 WIB

PEMERINTAHAN Soal Tuntutan Mundur Kapolri, Nasky Putra Tandjung Nilai Sarat Nuansa Politik dan Tendensius

Analis politik sekaligus pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung menduga ada pihak-pihak yang...

Minggu 31-Aug-2025 20:42 WIB

Tulis Komentar

Rekomendasi