Foto : tempoin
brominemedia.com--Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI
Kerakyatan se-Jawa Barat akan menggelar aksi tolak Pengesahan Perpu Cipta Kerja
di depan DPRD Jawa Barat hari ini, Rabu,
29 Maret 2023. Aksi direncanakan akan dimulai pada pukul 12.00.
Ketua BEM Unpad atau Universitas Padjadjaran Haikal Febriansyah mengatakan aksi tersebut akan diikuti oleh sejumlah kampus anggota BEM SI Kerakyatan se-Jawa Barat. “Untuk aksi ini ada 13 kampus (yang ikut),” kata Haikal kepada Tempo.co pada Selasa, 28 April 2023.
Manfaatin gadgetmu untuk dapetin penghasilan tambahan. Cuma modal sosial media sudah bisa cuan!
Gabung bisnis online tanpa modal di http://bit.ly/3HmpDWm
Haikal mengungkapkan bahwa setelah aksi besok dilakukan,
aksi lanjutan yang lebih besar akan digelar dengan melibatkan berbagai elemen
masyarakat. “Untuk keterlibatan aliansi masyarakat di aksi selanjutnya belum
dipastikan, menunggu hasil konsolidasi pasca aksi pembuka,” kata Haikal.
Koordinator aksi perwakilan BEM Unpad Taj Muhammad
mengatakan aksi tersebit akan berisi sejumlah agenda seperti penampilan teater,
pembacaan puisi, orasi, hingga pelemparan telur sebagai puncak aksi.
Aksi ini disebut Taj sebagai langkah awal BEM SI Kerakyatan
se-Jawa Barat dalam mengawal pengesahan Perppu Cipta Kerja yang dinilai
mencederai hak-hak rakyat. “Aksi ini diupayakan dilakukan seinklusif mungkin
agar dalam eskalasi-eskalasi selanjutnya kami bisa bergerak bersama dengan
elemen pergerakan lainnya,” papar Taj.
Taj menyebut terdapat beberapa poin tuntutan pada aksi besok
hari, yakni:
Menolak Pengesahan Perpu Cipta Kerja oleh DPR
Menuntut Pemerintah dan DPR untuk tunduk kepada Putusan MK
Menuntut Pemerintah dan DPR RI untuk menyatakan sikap kepada
publik bahwa Perpu Cipta Kerja ini melanggar dasar kegentingan memaksa yang
didalih presiden Jokowi tidak memenuhi syarat.
Menuntut Pemerintah dan DPR untuk melibatkan masyarakat
dalam revisi Perpu Cipta Kerja
Konten Terkait
Sidak digelar karena diduga terdapat Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahgunakan izin tinggal dan diduga investasi secara ilegal.
Selasa 06-May-2025 20:39 WIB
Program pendidikan karakter anak yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi tidak...
Minggu 04-May-2025 19:58 WIB
Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda Kiemas, menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek hak anak, hak asasi manusia, psikologi, dan kajian mendalam sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan.
Kamis 01-May-2025 20:25 WIB
Salah satu gugatannya, yakni meminta DPR tidak rapat di luar Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta.
Jumat 25-Apr-2025 20:35 WIB
Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk mempercepat penanganan sampah dengan menggandeng pihak ketiga, baik dari dalam maupun luar negeri.
Rabu 16-Apr-2025 20:30 WIB