All Nasional Internasional
PEMERINTAHAN

GAK-PLT Tuntut Perppu Pencabutan Revisi UU KPK Hingga Desak MA Beri Sangka Maksimal untuk Koruptor

Jumat 21-Feb-2025 21:05 WIB 122

Foto : suara

Brominemedia.com – Koordinator Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi (GAK-LPT) Ganjar Laksmana Bonaprapta menyampaikan pernyataan sikap terkait pemberantasan korupsi.

Dia mengatakan, GAK LPT mendesak Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perppu pencabutan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Perppu ini mendesak dibuat mengingat situasi penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi perlu semakin diperkuat, sehingga dapat lebih bersinergi dengan Kejaksaan, Kortas Tipikor Polri, dalam rangka mengembalikan marwah negara hukum,” kata Ganjar di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2025).

Dia juga mendesak agar DPR RI segera melakukan pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

RUU Perampasan Aset dinilai penting dalam mencegah dan memberantas kejahatan di bidang perekonomian, khususnya korupsi.

“Dengan Undang-undang Perampasan Aset, kami yakin kejahatan yang merongrong keuangan negara dan perekonomian masyarakat dapat dicegah dan diberantas secara lebih maksimal,” ujar Ganjar.

Lebih lanjut, dia juga meminta KPK untuk berani menjerat tokoh partai politik, memperjuangkan pemulangan buronan korupsi di luar negeri, dan penanganan beberapa kasus besar.

Terakhir, dia juga mendorong Mahkamah Agung agar berani menjatuhkan sanksi pidana badan yang lebih berat, denda yang lebih tinggi atau maksimal dan pengembalian kerugian melalui pembayaran uang pengganti yang lebih tegas dalam rangka memberi efek jera.

Share:
RAGAM TREND TRAVEL PEMERINTAHAN SAINS TEKNOLOGI

Konten Terkait

EVENT O2SN Tana Tidung 2025 Resmi Dibuka, Bupati KTT Kaltara Ibrahim Ali Targetkan Cetak Atlet Usia Dini

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Kabupaten Tana Tidung tahun 2025 resmi dibuka Rabu (11/6/2025).

Rabu 11-Jun-2025 20:58 WIB

PEMERINTAHAN 100 Hari Kerja, Pemprov Kalteng Tuntaskan 5 Program Prioritas Nasional

100 hari kerja meliputi makan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat, Koperasi Merah Putih, cetak sawah/lumbung pangan nasional, dan pencegahan stunting

Senin 02-Jun-2025 20:46 WIB

TREND Artis Gagal Berhaji Imbas Visa Haji Furoda Tak Terbit, Komnas Haji: Bukan Tanggung Jawab Pemerintah

Visa haji Furoda biasanya jadi solusi bagi mereka yang mau berangkat haji tanpa menunggu lama termasuk para artis.

Jumat 30-May-2025 20:48 WIB

KRIMINAL Kasus Suap TKA Kemnaker, KPK Telusuri Proses Masuk Pekerja Asing ke RI

Budi juga menjawab indikasi keterlibatan pihak Imigrasi dalam kasus ini. Dia mengatakan KPK mendalami seluruh informasi yang ada lewat pemanggilan para saksi.

Kamis 29-May-2025 21:05 WIB

KRIMINAL Heboh Gratifikasi di Setjen Kementerian PU, KPK Segera Bergerak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera menindaklanjuti adanya dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Kamis 29-May-2025 20:55 WIB

Tulis Komentar

Rekomendasi