Foto : fajar
Keluhan senada juga datang dari akun @jitadwiarwanda, yang mengaku biasanya membayar sekitar Rp160 ribu hingga Rp170 ribu per bulan, namun tiba-tiba melonjak menjadi Rp370 ribu.
“Harga sama, padahal pemakaian sama, kagak berubah lho,” tukasnya.
@SeputarTetangga kemudian menjelaskan bahwa lonjakan bisa saja disebabkan oleh pemakaian listrik yang sebelumnya mendapat diskon dari pemerintah, terutama pada bulan Januari dan Februari 2025.
“Coba yg tagihan liat deh Januari sd Desember 2024, kalo fluktuasinya kecil dan stabil, mungkin efek subsidi/diskon yg berakhir,” ucapnya.
Namun, penjelasan tersebut tetap tak memuaskan sebagian warganet.
Akun @ariefpajua menunjukkan grafik tagihan listrik miliknya yang tiba-tiba melonjak tajam pada April 2025, setelah bulan-bulan sebelumnya stabil di angka Rp90 ribu.
“Status rumah kosong, bilangnya karena kurang bayar dari beberapa bulan lalu akibat dari meteran buram. Wakakaka negara dagelan," sindirnya.
Keluhan serupa juga muncul dari akun @InaWarherTarab9966 yang merasa ditagih dua kali lipat dari biasanya tanpa penjelasan yang masuk akal, meskipun pemakaian normal.
Sementara @RPGalihSaja91 mengaku mendadak menerima tagihan Rp1,7 juta tanpa perubahan signifikan dalam pemakaian listrik rumahnya.
Menariknya, salah satu warganet bahkan mempertanyakan apakah ada kenaikan tarif dasar listrik (TDL), namun dijawab langsung oleh @SeputarTetangga, “Gak ada kan.”
Keluhan demi keluhan ini menyoroti persoalan transparansi dan sistem pencatatan pemakaian listrik yang perlu dievaluasi ulang oleh pihak terkait. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari PLN mengenai fenomena ini.
Konten Terkait
Beras tidak Sesuai Regulasi, Kementan: Rugikan Konsumen hingga Rp99,35 Triliun
Jumat 27-Jun-2025 20:39 WIB
Nama Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan dicatut oknum tak bertanggung jawab.
Jumat 27-Jun-2025 20:38 WIB
Desakan pengangkatan PPPK jadi PNS makin gencar. Setelah mendesak DPR RI, giliran DPD RI yang diminta Ikatan Pegawai Negeri (IPN) untuk merekomendasikan pengalihan PPPK ke PNS.
Jumat 27-Jun-2025 20:36 WIB
Piyu melontarkan kritik keras terhadap Dirjen KI Razilu, yang menyatakan bahwa kewajiban pembayaran royalti dan pengurusan lisensi tanggung jawab penyelenggara.
Rabu 25-Jun-2025 22:40 WIB
Wahyu Purnama, mengungkapkan lima sektor prioritas yang harus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai delapan persen pada 2029.
Selasa 24-Jun-2025 20:48 WIB