All Nasional Internasional
KRIMINAL

Dugaan Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Melarang 4 Orang Ini Berpergian ke Luar Negeri

Rabu 17-Jul-2024 20:28 WIB 159

Foto : jpnn

Brominemedia.com – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardika mengatakan pihaknya mencegah empat orang untuk bepergian ke luar negeri terkait penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

"Pada tanggal 12 Juli 2024, KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor 888 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama empat orang, yaitu dua orang dari penyelenggara negara dan dua orang lainnya dari pihak swasta," katanya seperti dilansir dari Antara, Rabu (17/7).

Dia menjelaskan bahwa larangan bepergian ke luar negeri tersebut telah dikoordinasikan dengan Direktorat Imigrasi pada Kementerian Hukum dan HAM. Larangan tersebut berlaku selama 6 bulan ke depan dan dapat diperpanjang untuk kepentingan penyidikan.

"Ini terkait penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK, yaitu dugaan tindak pidana korupsi," ujarnya.

Tessa menerangkan ada tiga penyidikan yang dilakukan oleh KPK di lingkungan Pemkot Semarang, yakni dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang pada 2023 sampai dengan 2024. Lalu dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi pada 2023 sampai dengan 2024. Penyidik KPK juga telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Namun, belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai identitas para pihak tersebut. Sesuai dengan kebijakan KPK, identitas berserta konstruksi perkara tindak pidana korupsi tersebut akan disampaikan setelah proses penyidikan telah rampung.

"Proses penyidikan saat ini sedang berjalan. Untuk nama dan inisial tersangka masih belum disampaikan saat ini," ujarnya.

Dalam kesempatan itu Tessa juga menyampaikan tim penyidik KPK saat ini telah melakukan kegiatan penggeledahan di sejumlah lokasi di Kota Semarang. Namun, dia belum merinci soal lokasi penggeledahan dan apa saja temuan penyidik dalam penggeledahan tersebut.

"Kami sampaikan betul bahwa sedang ada kegiatan penyidikan oleh teman-teman penyidik di daerah Semarang. Untuk apa kegiatannya, di mana kami belum bisa rilis dan semoga pada saat kegiatan tersebut selesai dalam mungkin beberapa hari atau minggu ke depan akan diberikan update lagi," ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah sejumlah ruang di kompleks Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (17/7). Kantor Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menjadi tempat pertama penggeledahan.

Setidaknya empat orang mengenakan rompi KPK telah masuk ruang kerja perempuan yang akrab disapa Mbak Ita tersebut sejak pukul 10.00 WIB. Tampak Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang Indriyasari, dikawal petugas KPK memasuki ruang kerja Mbak Ita.

Tak lama, Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Muhammad Khadik keluar ruangan. Sementara mobil dinas Mbak Ita, Toyota Inova H 1111 ZA terparkir di halaman. Sejumlah aparat kepolisian pun terlihat berjaga-jaga di sekelilingnya. Empat jam setelahnya atau sekitar 13.56 WIB, empat petugas KPK itu naik menggunakan lif ke lantai enam Gedung Moch Ikhsan, Kompleks Balai Kota Semarang.

Ruang Badan Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menjadi tempat kedua penggeledahan. Setidaknya ada 13 petugas antirasuah itu keluar kantor tanpa mengenakan rompi yang dipakai sebelumnya. Mereka langsung masuk empat mobil Toyota Inova dan meninggalkan lokasi. Mereka keluar sekitar pukul 18.17 WIB. Sebelumnya mereka tiba di Kantor Wali Kota Semarang itu sejak pukul 09.00 WIB.

Selama sembilan jam penggeledahan itu, dua koper besar dan satu kardus diangkut dari ruang kerja Wali Kota Semarang Mbak Ita. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan kasus gratifikasi atau pungutan fee sejumlah proyek Penunjukan Langsung (PL) di Pemkot Semarang 2022-2023.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pejabat di lingkungan Pemkot Semarang terkait penggeledahan yang dilakukan KPK ini.

Share:
TEKNOLOGI RAGAM PIALA DUNIA 2022 PEMERINTAHAN TRAVEL KESEHATAN

Konten Terkait

PEMERINTAHAN KPK Usul Dana Parpol Ditambah, Menko Yusril: Jangan Sampai Orang Ramai-ramai Bikin Parpol

Indonesia merupakan negara demokrasi dengan rakyat yang majemuk. Kemajemukan itu diwujudkan ke dalam partai yang beragam untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dan keinginan masyarakat.

Kamis 22-May-2025 20:44 WIB

PERISTIWA BREAKING NEWS - Longsor Terjang Desa Depok Bendungan Tremggalek, 6 Orang Dilaporkan Hilang

Bencana longsor dilaporkan terjang wilayah Bendungan Kabupaten Trenggalek Jatim, 6 orang dilaporkan hilang

Senin 19-May-2025 21:05 WIB

PEMERINTAHAN Oleh-oleh Dedi Mulyadi Setelah Tiba-tiba Sambangi Gedung Merah Putih KPK, Diminta Coret Anggaran

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membawa "oleh-oleh" setelah tiba-tiba mengunjungi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Senin 19-May-2025 21:03 WIB

KRIMINAL Penyidik KPK: Mobil Hasto Keluar dari PTIK Saat OTT Harun Masiku

Hal itu dia sampaikan saat menjadi saksi dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan yang menjadikan Hasto sebagai terdakwa.

Jumat 09-May-2025 21:16 WIB

PERISTIWA Soal Gugatan 'DPR Rapat di Hotel', Pimpinan Baleg: Kalau Tempat Rapat Digugat, Kasihan Hakim MK

Salah satu gugatannya, yakni meminta DPR tidak rapat di luar Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta.

Jumat 25-Apr-2025 20:35 WIB

Tulis Komentar

Rekomendasi