All Nasional Internasional
TREND

DPR Nilai Swasembada Pangan Jauh Lebih Mendesak Ketimbang Proyek IKN

Rabu 12-Feb-2025 21:00 WIB 185

Foto : mediaindonesia

Brominemedia.com – ANGGOTA Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Taufan Pawe menilai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukan menjadi kebutuhan yang mendesak saat ini. Pembangunan IKN untuk sementara waktu masih bisa ditunda, pemerintah lebih baik fokus ke program yang sudah sangat mendesak seperti swasembada pangan.

"Kalau mendengar diskusi di warung-warung kopi, lebih banyak memandang bahwa pembangunan IKN itu hanya sebatas keinginan Presiden jokowi, bukan kebutuhan negara," ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Basuki Hadimuljono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).

Bahkan, sambung Taufan, pembangunan IKN kini menjadi beban besar Presiden Prabowo Subianto di tengah pengetatan anggaran pemerintah.

Taufan berpendapat, ketimbang meneruskan pembangunan IKN, para pembantu presiden lebih baik fokus pada program Asta Cita yang dirancang presiden, utamanya swasembada pangan.

"Saya melihat ada situasi dan keadaan dalam tanda kutip menjadi beban Presiden Jokowi dan juga sekaligus sangat menjadi beban Pak Prabowo," tuturnya.

"Saya juga melihat semangat Pak Prabowo yang susah dibendung yaitu ingin swasembada pangan. Saya juga punya pandangan bahwa harga mati dalam mendukung program Asta Cita," sambung Taufan.

Share:
TEKNOLOGI LIFESTYLE PEMERINTAHAN KOLOM PIALA DUNIA 2022 PENDIDIKAN

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Lindas Driver Ojol Affan Kurniawan, Perwira Brimob Polri Akhirnya Dipecat

Komandan Batalyon C Resimen IV Pasukan Pelopor Korps Brimob Polda Metro Jaya Kompol Cosmas Kaju Gae diputus melanggar kode etik berat. Dalam sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) Rabu malam (3/9)

Rabu 03-Sep-2025 20:49 WIB

PEMERINTAHAN Sama-sama Joget, Ini Beda Nasib Uya Kuya dan Putri Zulhas, Anak Ketum Minta Gaji Eko Patrio Disetop

Sama-sama joget di video viral, nasib Putri Zulkifli Hasan ternyata berbeda dengan Uya Kuya dan Eko Patrio.

Rabu 03-Sep-2025 20:44 WIB

PERISTIWA Prabowo Janji Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset, Baleg DPR Sebut Belum Ada Pembahasan

Pembahasan RUU Perampasan Aset bukan hanya pekerjaan rumah Baleg, melainkan produk politik DPR secara kelembagaan.

Selasa 02-Sep-2025 21:11 WIB

PEMERINTAHAN Soal Tuntutan Mundur Kapolri, Nasky Putra Tandjung Nilai Sarat Nuansa Politik dan Tendensius

Analis politik sekaligus pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung menduga ada pihak-pihak yang...

Minggu 31-Aug-2025 20:42 WIB

PEMERINTAHAN Kemendagri Luncurkan Satu Data Nasional Keamanan Jadi Fokus Utama

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meluncurkan program Satu Data untuk Semua. Program ini ditujukan memperkuat kebijakan pemerintah agar lebih tepat sasaran.

Kamis 28-Aug-2025 21:03 WIB

Tulis Komentar

Rekomendasi