Foto : detik
brominemedia.com –
DPR RI menggelar rapat paripurna masa persidangan I tahun 2022-2023. Sebanyak
480 anggota hadir secara fisik.
Rapat diselenggarakan di gedung Nusantara, kompleks
parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8). Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI
Puan Maharani.
Rapat paripurna ini juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo
(Jokowi). Jokowi hadir sekaligus menyampaikan pidatonya terkait nota keuangan
RUU APBN 2023.
"Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, telah
hadir sebanyak 480 orang anggota, terdiri atas seluruh fraksi DPR RI, maka
kuorum telah tercapai dan, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim,
perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang
kesatu masa persidangan pertama tahun sidang 2022-2023 hari Selasa tanggal 16
Agustus 2022 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," kata Puan
membuka rapat paripurna.
Berikut lengkap agenda paripurna pembukaan masa sidang:
1.
Pidato Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun
Sidang 2022-2023 oleh Ketua DPR RI.
2.
Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian
Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2023
beserta Nota Keuangannya.
3.
Penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023
beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya dari Presiden RI kepada Ketua
DPR RI dilanjutkan dengan Penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023
beserta Nota Keuangan dan Dokumen pendukungnya serta surat permintaan
pertimbangan dari Ketua DPR RI kepada Ketua DPD RI.
Konten Terkait
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan I Wayan Sudirta mengatakan Indonesia berdiri di persimpangan sejarah hukum yang krusial. Untuk itu, kebutuhan akan kepastian hukum dalam interaksi lintas negara bukan sekadar wacana akademis, tetapi imperatif nasional.Kehadiran Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 bukan sekadar pembaruan regulasi, melainkan sebuah proklamasi kemandirian hukum perdata ...
Kamis 11-Dec-2025 20:30 WIB
Personal branding telah menjadi kebutuhan fundamental bagi legislator dalam menjalankan amanat sebagai wakil rakyat.
Selasa 25-Nov-2025 20:15 WIB
DPRD Sukoharjo mendukung penuh adanya program ketahanan pangan yang digencarkanoleh pemerintah.
Senin 24-Nov-2025 20:19 WIB
Komisi II DPRD Kota Bekasi desak Dinkes menambah anggaran Posyandu karena dana operasional dinilai tidak mencukupi kebutuhan kader.
Senin 24-Nov-2025 20:13 WIB
Lemahnya realisasi anggaran Dinas PUPR Kaltara menjadi sorotan tajam Komisi III DPRD Kaltara.
Kamis 20-Nov-2025 20:17 WIB