FINANCE

DPR Bakal Panggil Menhub soal Penerapan Tarif KRL untuk Masyarakat

Jumat 30-Dec-2022 11:19 WIB 162

Foto : tempo

brominemedia.com - DPR akan memanggil Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi seiring dengan rencana pemerintah menerapkan tarif tiket kereta rel listrik (KRL) untuk masyarakat mampu atau orang kaya dan kelompok miskin. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Kemenhub perlu memberi penjelasan perihal rencana tersebut.

"Kita perlu perjelas, yang disampaikan Menteri Perhubungan baru sekilas saja," kata Dasco di gedung Nusantara III, kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin, 29 Desember.

Kemenhub berencana mengubah tarif KRL pada 2023. Tarif KRL yang selama ini Rp 3.000 sampai Rp 5.000 pun akan mengalami penyesuaian mengikuti kriteria penumpangnya.

DPR, kata Dasco, akan menanyakan tentang rencana pemerintah membedakan fasilitas sehubungan dengan tarif yang beragam itu. "Karena tentunya kalau fasilitasnya berbeda, tarif pun berbeda. Kalau yang berbeda itu agak lebih mahal, nanti kami akan tanyakan. Komisi teknis akan coba tanyakan kepada menteri setelah kita reses," ujarnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya mengatakan pemerintah akan menerbitkan kartu baru untuk membedakan profil penumpang KRL, termasuk penerapan harga tiket. Harga tiket KRL, kata dia, akan dinaikkan khusus untuk masyarakat yang ekonominya tergolong mampu.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menjelaskan penumpang dengan kategori mampu akan membayar sesuai dengan harga asli KRL. Artinya, tarif untuk penumpang mampu bisa mencapai Rp10-15 ribu.

Namun, Kemenhub masih menimbang-nimbang data apa yang akan menjadi dasar pembeda antar-penumpan. Misalnya, data Kementerian Dalam Negeri ataupun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Share:

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Soal Rumah Dinas Anggota DPR, Mensesneg: Tanya Kemenkeu

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menuturkan fasilitas rumah anggota DPR kini berada di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan.

Kamis 21-Aug-2025 20:38 WIB

PEMERINTAHAN Ketua Dewas PAM Jaya Apresiasi DPRD Tetapkan Ranperda PAM Jaya Jadi Prioritas

Ketua Dewan Pengawas Perumda PAM Jaya Prasetyo Edi Marsudi mengapresiasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta

Kamis 21-Aug-2025 20:31 WIB

PEMERINTAHAN Sahroni: Gaji yang Diterima DPR Bakal Dikembalikan ke Rakyat

Sahroni memastikan anggota DPR memberikan perhatian ke masyarakat. Uang gaji yang diterima legislator bakal dikembalikan juga ke rakyat.

Rabu 20-Aug-2025 20:50 WIB

PERISTIWA Tunjangan DPR Rp50 Juta Dikritik, Ahmad Sahroni Skakmat Publik: Mentalnya Senang Lihat Orang Susah

Alih-alih meredam, Sahroni justru menyinggung bahwa terkadang sebagian masyarakat Indonesia memiliki mentalitas 'senang melihat orang susah, dan tidak senang melihat orang senang.

Rabu 20-Aug-2025 20:47 WIB

PEMERINTAHAN DPR Demo Di Pati Jadi Alarm Kepala Daerah Wajib Dengar Suara Rakyat

Anggota Komisi II DPR Ali Ahmad menanggapi aksi demonstrasi yang mendesak Bupati Pati Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh kepala daerah di Indonesia.

Kamis 14-Aug-2025 20:56 WIB

Tulis Komentar