Donald Trump Usul Warga Gaza Direlokasi ke Indonesia, Menag Nasaruddin Umar: Bercanda?
Senin 27-Jan-2025 20:31 WIB
301
Foto : suara
Brominemedia.com – Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar angkat bicara soal ucapan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang meminta agar warga Gaza, Palestina untuk direlokasi ke Indonesia. Ia mengaku tak mengetahui dengan pasti maksud Donald Trump itu.
Menurutnya, perlu dipahami lebih jauh apakah Donald Trump serius dengan ucapannya atau tidak. Ia menduga bisa saja Donald Trump hanya sekadar berkelakar atau spontanitas saja menyebut Indonesia.
"Saya enggak tahu apakah itu ungkapan spontanitas, apakah bercanda? Saya enggak mengikuti konteksnya," ujar Nasaruddin di Masjid Istiqlal, Senin (27/1/2025).
Meski demikian, Nasaruddin hanya ingin melihat sisi positifnya. Sebab, tokoh sekaliber Donald Trump kerap mengingat Indonesia.
Tangkapan layar - Presiden Ke-47 Amerika Serikat, Donald Trump, saat mengambil sumpah pelantikannya di Capitol Rotunda, Washington DC pada Selasa dini hari. Trump akan segera mengesahkan aturan terkait penetapan status darurat nasional di perbatasan bagian selatan negara itu. (ANTARA/youtube@foxnews)
"Tapi itu mungkin satu bukti bahwa Donald Trump itu keakrabannya dengan Indonesia sampai diantara semua negara cuma Indonesia yang diingat," jelasnya.
Ia berharap ke depannya Donald Trump juga terus mengingat Indonesia dalam hal lain yang juga positif.
"Jadi mudah-mudahan image itu adalah positif untuk Indonesia," pungkasnya.
Sebelumnya, kabar rencana relokasi ini pertama kali mencuat melalui laporan NBC News. Mengutip Utusan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, Indonesia dipertimbangkan sebagai salah satu tujuan relokasi sebagian dari dua juta warga Gaza.
Dalam laporan itu, Witkoff, berencana mengunjungi Gaza untuk memastikan implementasi gencatan senjata sekaligus membahas solusi jangka panjang untuk konflik Gaza, termasuk relokasi warga Palestina.
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa upaya relokasi warga Gaza tidak pernah menjadi bagian dari kebijakan luar negeri RI dan mengimbau semua pihak untuk tidak berspekulasi tanpa dasar yang jelas.
