Foto : tempo
brominemedia.com -
Dinas Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta telah memberikan berbagai tanggapan
terkait rencana sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
Wacana ini dianggap menjadi salah satu solusi mengurai kemacetan di Ibu Kota.
Tak hanya itu, Dishub DKI juga menilai bahwa penambahan
kapasitas angkutan umum, baik di wilayah Ibu Kota maupun daerah penyangga, bisa
mendukung sistem jalan berbayar elekronik. Hal itu disampaikan langsung oleh
Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo.
Ia berharap masyarakat bisa beralih menggunakan transportasi
umum ketika kebijakan jalan berbayar atau ERP resmi diberlakukan. Maka dari
itu, Dishub DKI bakal memastikan kapasitas dan kualitas angkutan umum, dari
sisi daya tamping hingga ketepatan waktu.
"Dari sisi kapasitas dan kualitasnya, ini tentu terus ditingkatkan oleh pemerintah baik itu di dalam Jakarta maupun di wilayah Jabodetabek," kata dia seperti dilansir Tempo.co dari situs berita Antara hari ini, Kamis, 19 Januari 2023.
"Dengan menggunakan angkutan umum yang ada, saat ini kami bisa menjamin 30 menit atau satu jam kemudian bisa sampai," ujar dia menambahkan.
Lebih lanjut Syafrin mencontohkan transportasi umum Transjakarta, MRT, LRT Jakarta dan Kereta Rel Listrik (KRL) terdapat sterilisasi koridor sehingga memuluskan jalur transportasi umum. Selain itu, pemerintah juga berencana mengoperasikan LRT Jabodebek pada Juli 2023.
"Rencana pada tahun ini akan dioperasionalkan LRT Jabodebek mulai dari Cibubur menuju Dukuh Atas, begitu pula dari kawasan Bekasi Timur ke Dukuh atas," jelas dia.
Sekedar informasi, Transjakarta saat ini memiliki kapasita 1,2 juta penumpang per hari dengan kekuatan armada 4.700 unit. Dishub DKI berencana menambah kapasitasnya menjadi 1,5 juta penumpang dengan armada 6.960 unit pada 2024.
Konten Terkait
brominemedia.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengatakan, tidak ada anggaran untuk penambahan jalur sepeda dalam rancangan APBD 2024.
Kamis 26-Oct-2023 06:10 WIB
Dari data tersebut, kendaraan yang tidak memenuhi syarat akan dikenakan tarif parkir tertinggi atau tarif parkir disinsentif.
Sabtu 07-Oct-2023 01:36 WIB
Macet kembali terjadi di Flyover TB Simatupang arah Fatmawati, Jakarta Selatan pagi tadi. Dinas Perhubungan DKI mengungkap penyebabnya.
Kamis 09-Feb-2023 10:59 WIB
Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menolak rencana kebijakan jalan berbayar elektronik atau ERP. Alasannya karena masalah ekonomi dan ancaman krisis.
Kamis 19-Jan-2023 13:38 WIB
DKI Jakarta memastikan peningkatan kapasitas angkutan umum dapat mendukung rencana penerapan jalan berbayar untuk kendalikan kemacetan.
Kamis 19-Jan-2023 10:02 WIB