Diseminasi Audit Kasus Stunting, Pemkot Pekalongan Dorong Stakeholder Terus Fokus 4 Kelompok Sasaran
Senin 11-Nov-2024 20:34 WIB
99
Foto : tribunnews
Brominemedia.com – Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB) Kota Pekalongan menggelar diseminasi audit kasus stunting semester 2 bersama OPD, instansi terkait serta Tim Audit Kasus Stunting (AKS) untuk percepatan penurunan stunting, di ruang Jlamprang, Kantor Setda setempat.
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB), Nur Agustina menjelaskan, bahwa setiap semester pihaknya melakukan audit kasus stunting untuk menentukan langkah dan strategi selanjutnya.
"4 sasaran yang terus menjadi fokus kasus stunting antara lain calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan dan anak usia bawah dua tahun atau baduta."
"Pada semester II ini, keempat sasaran ini kita bagi di 4 kecamatan, kasus ibu pasca melahirkan di Kecamatan Pekalongan Utara, Kecamatan Pekalongan Barat untuk kasus ibu hamil, Kecamatan Pekalongan Selatan untuk kasus baduta dan calon pengantin di Kecamatan Pekalongan Timur," katanya, Senin (11/11/2024).
Dari beberapa catatan yang diterima, dikatakan Agustin bahwa stunting sangat dipengaruhi pendidikan baduta dan status ekonomi.
Dijelaskannya sebagai contoh, beberapa kasus pernikahan dini terjadi karena tingkat pendidikan dan status ekonomi yang masih rendah, begitu pula pengasuhan baduta.
"Mengapa perlu dilakukan audit kasus stunting supaya seluruh stakeholder mengambil bagian terkait mekanisme upaya penanganan seperti apa, semua aspek juga dibahas termasuk rumah layak huni, sanitasi air bersih, apakah keluarga risiko stunting dapat bantuan atau tidak, pengasuhannya seperti apa dan lainnya," ucapnya.
Agustin menjelaskan sebelum audit ini, tim AKS di level kecamatan sudah melakukan kunjungan dan pendampingan.
"Usai diseminasi audit ini, akan dilakukan rapat koordinasi untuk melakukan tindak lanjut bersama lembaga dan instansi yang terkait," jelasnya.
Gubernur Bali Wayan Koster kembali mengumpulkan para produsen dan distributor air minum dalam kemasan (AMDK) di Gedung kertha Sabha, Jaya Sabha, Denpasar, Selasa (10/6).
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Thobahul Aftoni atau Toni menyebut parpolnya secara institusional belum pernah mewarkan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon ketua umum (caketum).