Catatan Bawaslu Kabupaten Karo Usai Pelaksanaan Pilkada
Jumat 06-Dec-2024 20:26 WIB
117
Foto : tribunnews
Brominemedia.com – Usai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Karo, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karo memiliki beberapa catatan.
Secara umum, Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Gemar Tarigan mengungkapkan pihaknya melihat proses Pilkada di Kabupaten Karo berjalan dengan lancar.
"Ya kalau secara umum, patut kita syukuri pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Karo berjalan dengan baik," ujar Gemar, Jumat (6/12/2024).
Dikatakan Gemar, dengan lancarnya proses pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Karo pihaknya selalu pengawas cukup mengapresiasi apa yang dilakukan oleh KPUD Karo selaku penyelenggara.
Dimana, hasil yang didapatkan kali ini merupakan representasi dari apa yang telah dikerjakan oleh KPUD Karo selama berlangsungnya proses Pilkada.
"Inilah hasil yang selama ini kita kerjakan," katanya.
Usai pelaksanaan Pilkada, Gemar menjelaskan pihaknya memiiki beberapa catatan penting. Mulai dari minimnya pelanggaran yang ditemukan, dimana sudah sangat jauh berkurang dibandingkan pelaksanaan Pileg dan Pilpres pada Februari lalu.
Kemudian, pihaknya juga melihat hingga tiga hari setelah ditetapkannya peraih suara tertinggi di Pilkada Karo pada rekapitulasi tingkat kabupaten kemarin hingga saat ini tidak ditemukan adanya pihak-pihak yang melakukan gugatan.
"Dan juga dengan banyaknya kemarin kita lakukan sosialisasi partisipasi kepada semua kalangan, menjadikan proses Pilkada lebih baik. Partisipasi juga kita lihat semakin tinggi. Kami ucapkan terimakasih kepada masyarakat yang juga sudah menyukseskan Pilkada di Kabupaten Karo," katanya.
Namun begitu, dirinya menjelaskan pihaknya juga tetap memiliki catatan kepada KPUD Kwri selaku penyelenggara.
Dimana, salah satunya ialah pihaknya meminta KPUD Karo agar lebih teliti dan selektif dalam pemilihan anggota Badan adhoc.
Karena, dijelaskannya badan ad-hoc merupakan cerminan dari penyelenggara mulai dari tingkat paling bawah mulai dari desa hingga ke kecamatan.
drh. Hasudungan Sidabalok mengatakan wacana Pemprov memberikan subsidi untuk pelayanan kesehatan hewan bukan bentuk BPJS manusia, tapi subsidi pemotongan harga.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyoroti maraknya online travel agent (OTA) asing ilegal beroperasi di Indonesia. Pemerintah didesak segera mengambil langkah tegas, termasuk opsi pemblokiran.Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menyebutkan, ada celah legalitas OTA asing, yakni dengan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE) karena tidak membentuk Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.Dengan begitu, OTA asing beroperasi secara ...
Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta menyoroti efektivitas penyelenggaraan job fair untuk mengatasi pengangguran. Pemprov DKI menegaskan akan melakukan evaluasi.