Foto : tempo
brominemedia.com-- Gerakan masyarakat Komite Solidaritas Pelindung Perempuan
dan Anak mengadakan open recruitment relawan pengajar untuk ditempatkan di SDN
Pondokcina 1 Depok.
Penanggungjawab relawan Muthia Esfand mengatakan, open
recruitment itu dilakukan agar kegiatan belajar mengajar siswa siswi SDN
Pondokcina 1 tetap berjalan. Pada saat ini, sekolah itu sudah ditinggalkan oleh
guru, imbas dari kesewenang-wenangan Pemerintah Kota Depok yang ingin menggusur
dan mengalihfungsikan lahan sekolah tersebut menjadi masjid.
“Sudah minggu ketiga, pihak Dinas Pendidikan Depok masih
melarang guru SDN Pondokcina 1 untuk datang ke sekolah, sementara orang tua
pengennya anak-anak tetap sekolah, makanya kami buka open recruitment ini,”
kata Muthia dikonfirmasi Tempo, Selasa 29 November 2022.
Muthia mengatakan, dibutuhkan 10 relawan untuk dapat
mengajar siswa siswi SDN Pondokcina 1 yang berjumlah 300-an anak itu setiap
hari.
“Saat ini sih sudah ada 40 relawan, tapi tidak bisa kita
menjamin semuanya itu bisa setiap hari datang, karena kan mereka ada kesibukan
lainnya juga, makanya kami butuh lebih banyak lagi,” kata Muthia.
Relawan dibutuhkan untuk mengajar agama, bahasa Indonesia,
bahasa Inggris, matematika, bahasa Sunda, olahraga dan kesenian.
Muthia mengatakan komite tidak bisa memberikan honor untuk
setiap relawan yang ingin bergabung menjadi pengajar di SDN Pondokcina 1.
“Bersedia mengajar minimal 2 hari setiap minggu mulai pukul 07.00 hingga 12.00
dan bersedia tanpa dibayar,” kata Muthia.
Kisruh SDN Pondokcina 1 Depok berawal dari keinginan Pemkot
Depok mengalihfungsikan lahan sekolah menjadi masjid. Sekolah itu bakal
dihapus, sementara para siswa akan dipindahkan ke dua SD negeri lain, yaitu SDN
Pondokcina 3 dan 5.
Ratusan orang tua murid SDN Pondokcina 1 tak sepakat dengan
keputusan tersebut. Mereka ingin pemerintah membangun gedung baru sebelum
sekolah digusur. Orang tua juga tak setuju bila murid dipisah ke 2 sekolah, dan
memiliki jam belajar berbeda.
Protes orang tua berlangsung sejak Rabu, 9 November 2022
hingga hari ini. Sudah banyak pihak yang turun tangan mulai dari DPRD Kota
Depok, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hingga beberapa kalangan
masyarakat. Tapi, hal itu sia-sia, Pemerintah Kota Depok tetap mengosongkan
sekolah untuk digusur.
Wali Kota Depok Mohammad Idris berdalih lokasi SDN
Pondokcina 1 membahayakan dan tidak representatif berada di pinggir jalan
protokol. “Kita sudah rencanakan pembelian lahan untuk kita bangunkan sekolahan
yang lebih representatif daripada di pinggir jalan yang membahayakan, itu yang
kita pikirkan,” kata Idris, Selasa 15 November 2022.
Konten Terkait
Bambang Bayu Suseno resmi melantik 10 pejabat eselon II di rumah dinas Bupati Muaro Jambi..
Senin 12-Jan-2026 20:06 WIB
Relawan asal Banten yang membawa bantuan kemanusiaan ke Aceh mengaku mengalami pungli oleh oknum petugas Dishub di Palembang.
Jumat 09-Jan-2026 20:01 WIB
Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Ambon menegaskan akan mengambil langkah serius untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi.
Jumat 09-Jan-2026 19:59 WIB
PT Bank Syariah Indonesia (BSI) memberangkatkan 100 relawan ke Aceh untuk pemulihan pascabencana, mengirimkan 115 truk bantuan dan dukungan sosial.
Jumat 19-Dec-2025 20:16 WIB
Bangli tersebut mengakibatkan saluran air tersumbat sehingga mengakibatkan banjir saat hujan deras.
Selasa 16-Dec-2025 20:11 WIB