Bamsoet Ajak Kader FKPPI Jaga Persatuan & Ikut Sukseskan Pilkada Serentak

Foto : Doc. MPR

Brominemedia.com - Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesatyo mengajak seluruh kader ikut menyukseskan perhelatan Pilkada Serentak 2024. Dia mengimbau untuk menjaga persatuan serta mencegah timbulnya perpecahan lantaran berbeda pilihan politik.

Diketahui, Pilkada Serentak 2024 akan diikuti oleh sebanyak 37 provinsi, serta 508 kabupaten/kota. Hampir seluruh provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Indonesia, termasuk Papua, menyelenggarakan Pilkada serentak. Kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak menyelenggarakan Pilgub, serta DKI Jakarta yang tidak menyelenggarakan Pilbup/Pilwakot.

"Persaingan dan tensi politik di Pilkada Serentak bisa jadi tidak kalah sengit dibandingkan Pilpres. Karena itu, seluruh elemen bangsa harus kembali mawas diri. Kesuksesan Pemilu 2024 harus dijadikan pegangan agar Pilkada Serentak yang tinggal beberapa bulan lagi, tidak menorehkan luka perpecahan di masing-masing daerah. Para pemimpin di daerah harus meniru pemimpin di pusat sebagaimana yang sudah dicontohkan Prabowo - Gibran, Anies - Muhaimin, dan Ganjar-Mahfud, bahwa ada kalanya kita bertanding ada kalanya kita bersanding," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (7/5/2024).

Hal itu dia sampaikan dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama FKPPI DKI Jaya, di Gedung Nusantara IV MPR RI Jakarta.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan terkait kondisi di Papua. Menurut Bamsoet pada prinsipnya penyelesaian persoalan di Papua harus mengedepankan cara-cara damai melalui musyawarah, dialog, dan pendekatan humanis. Namun bukan berarti mengabaikan perlunya langkah tegas dan terukur, khususnya ketika nyawa dan kehidupan rakyat yang menjadi taruhannya.

Ketua DPR RI ke-20 ini menekankan negara harus hadir untuk memastikan terpenuhinya hak masyarakat Papua untuk hidup aman dan tentram, serta tidak tercederai oleh aksi kekerasan. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Konstitusi.

Ketua MPR RI ini mengatakan mustahil membangun Papua jika intensitas dan eskalasi aksi kekerasan tak kunjung usai. Karena itu perlu dukungan TNI dan Polri yang mengambil tindakan tegas dan terukur dalam memastikan Papua tetap aman dan damai.

"Sehingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua bisa terus ditingkatkan," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI ini mengatakan arah kebijakan politik nasional yang semakin baik dalam penyelesaian persoalan Papua, telah dimanifestasikan melalui beberapa kebijakan. Misalnya penetapan UU. No.2/2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dilatarbelakangi semangat mendorong keberlanjutan pemberian dana Otsus dan perbaikan tata kelolanya, serta pemekaran wilayah Papua dalam rangka pemerataan akses pembangunan.

"Pada tahun 2024, dana otsus Papua mencapai Rp 9,62 triliun. Meningkat jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp 8,91 triliun. Besarnya dana otsus ini harus diimbangi dengan mekanisme evaluasi untuk mengukur efektivitas dan akuntabilitasnya. Bentuk keberpihakan lain yang diimplementasikan untuk memajukan masyarakat Papua, misalnya juga tercermin dari ketentuan yang memberikan keistimewaan bagi Orang Asli Papua untuk menduduki jabatan Gubernur/Wakil Gubernur di wilayah Papua," pungkas Bamsoet.