Audit Dana Kampanye Pilkada Inhu, Paslon Rezita - Suhardi Paling Besar
Senin 16-Dec-2024 20:48 WIB
146
Foto : tribunnews
Brominemedia.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indragiri Hulu (Inhu) telah mengumumkan hasil audit dana kampanye para pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Inhu pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.
Ronald mengatakan audit tersebut dilakukan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU Inhu.
KPU Inhu menunjuk tiga kantor akuntan publik untuk melakukan audit dana kampanye tersebut.
Lebih lanjut Ronald menjelaskan audit dana kampanye yang dilakukan tersebut untuk mengetahui kepatuhan para Paslon Bupati dan Wakil Bupati Inhu dalam pelaporan dana kampanye yang digunakan selama masa kampanye.
"Berdasarkan hasil audit yang dilakukan, seluruh Paslon Bupati dan Wakil Bupati Inhu sudah patuh," ungkap Ronald.
Melalui audit yang dilakukan diketahui besaran dana kampanye dan sumber dana kampanye masing-masing Paslon.
Paslon Bupati dan Wakil Bupati Inhu nomor urut 03, Rezita - Suhardi yang paling besar dalam penggunaan dana kampanye, yakni sebesar Rp 1,5 Miliar lebih.
Kemudian di urutan kedua adalah Paslon nomor urut 2, Ade - Hendrizal dengan besaran Rp 1,2 Miliar lebih.
Kemudian penggunaan dana kampanye yang paling kecil adalah, Paslon nomor urut 1, Raja Haryono - Elda Suhanura dengan besaran Rp 111 juta lebih.
Tribunpekanbaru.com juga mempertanyakan sumber dana kampanye masing-masing Paslon Bupati dan Wakil Bupati Inhu. Namun Ronald mengakui tidak bisa merincikan.
"Hasil audit sudah kita umumkan, silahkan dicek langsung detailnya melalui aplikasi sikadeka," tutur Ronald.
Sesuai dengan ketentuan, seluruh Paslon diwajibkan melaporkan sumber dana kampanye yang digunakan.
Namun menurut Ronald apabila tidak dilaporkan, juga tidak ada sanksi mengikat terkait pelanggaran tersebut.
"Dana kampanye itu sifatnya administrasi, jadi apabila tidak dilaporkan paling sanksinya adalah perbaikan," ungkap Ronald.
Mereka menyebut pemerintah hanya menggunakan "otak politik" tanpa mempertimbangkan hati nurani masyarakat yang terdampak langsung oleh kerusakan jalan.
Kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berulang di sejumlah daerah menuntut adanya pengawasan yang lebih ketat. Selama ini, pengawasan gizi dan higienitas MBG masih didominasi Badan Gizi Nasional (BGN) sehingga ruang bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk terlibat lebih dekat masih sangat terbatas.