Foto : wartakota
brominemedia.com –
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bekasi menyoroti anggaran kunjungan
kerja (kunker) ke luar negeri bagi anggota DPRD Kota Bekasi yang nilainya
fantastis dan dianggap hanya menghabiskan biaya.
Adapun besaran anggarannya mencapai Rp6,9 miliar. Bahkan
jika ditotal dengan anggaran dinas dalam dan luar negeri jumlahnya mencapai
Rp23,8 miliar.
Ketua DPD PSI Kota Bekasi, Tanti Herawati mengatakan apa
yang dilakukan oleh DPRD Kota Bekasi tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat.
Apalagi saat ini masyarakat masih dalam situasi sulit
ditengah pandemi hingga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Ini menunjukkan sifat anggota-anggota DPRD Kota Bekasi
yang tidak memiliki empati pada penderitaan masyarakat di tengah kesulitan
ekonomi saat ini," kata Tanti Herawati, Senin (26/9).
Diungkapkan oleh Hera, sapaan Tanti Herawati, DPRD Kota
Bekasi tercatat memiliki anggaran perjalanan dinas biasa luar negeri sebesar Rp
6,9 miliar. Dana ini diperuntukkan untuk kunjungan ke Uni Emirat Arab,
Australia, dan Turki di penghujung 2022 ini.
Selain anggaran perjalanan dinas keluar negeri, Hera
menyebut jika anggaran dinas dalam negeri, nilainya juga memiliki nilai
anggaran yang cukup besar.
Dimana total seluruhnya berjumlah Rp23,8 miliar. Tentunya dengan nilai anggaran yang fantastis dianggap sangat menyakiti masyarakat.
"Jika anggaran ini digunakan untuk memberikan bantuan bagi rakyat miskin atau untuk membantu UMKM, tentu akan jauh lebih berguna ketimbang untuk anggota dewan jalan-jalan ke luar negeri," katanya.
Melihat kondisi masyarakat yang saat ini tengah dalam kesulitan setelah dihantam pandemi Covid-19 dua tahun terakhir.
Maka, pihaknya pun meminta kepada DPRD Kota Bekasi untuk membatalkan rencana tersebut, dan mengalihkan anggaran untuk kebutuhan masyarakat
"Jika mereka masih berkeras untuk tetap menghambur-hamburkan uang rakyat, kami berharap Kementerian Dalam Negeri dapat membatalkan rencana ini," ucapnya.
Konten Terkait
Pernikahan Dilan dengan sang suami kini berada di ambang kehancuran dan disinyalir akan segera bercerai.
Selasa 15-Apr-2025 21:03 WIB
Para tersangka diduga memalsukan 93 Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah di sekitar pagar laut
Kamis 10-Apr-2025 20:26 WIB
Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga mantan Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Miineral (ESDM) Provinsi Bangka Belitung sebagai tersangka
Minggu 12-May-2024 20:55 WIB
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawanti melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Wonogiri, Rabu (23/8/2023).
Rabu 23-Aug-2023 15:39 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi secara diam-diam untuk mengganti Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan dari posisi saat ini, dinilai tidak mendasar. Usulan itu diketahui...
Selasa 14-Mar-2023 06:24 WIB