PEMERINTAHAN

Anggaran Kemhan, Polri dan Badan Gizi Nasional Tak Ikut Kena Efisiensi, Ini Tanggapan Garda Satu

Selasa 11-Feb-2025 20:18 WIB 10

Foto : wartakota

Brominemedia.com – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Garuda Sakti Bersatu (Garda Satu) menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan pemerintah yang tidak memangkas anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Sekretaris Jenderal DPP Garda Satu, Solihin Pure, menegaskan bahwa keberlanjutan anggaran tersebut sangat penting untuk menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan negara, serta memastikan program gizi nasional tetap berjalan optimal.

"Kami DPP Garda Satu mendukung penuh langkah pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk tidak memangkas anggaran Kemhan sebesar Rp166,2 triliun, Polri Rp126,6 triliun, dan BGN Rp71 triliun," ujar Pure dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Menurut Pure, alokasi anggaran tersebut tidak hanya krusial bagi kelangsungan tugas Kemhan dan Polri dalam menjaga kedaulatan negara dan keamanan dalam negeri, tetapi juga bagi BGN dalam melaksanakan program makanan bergizi gratis yang menyasar 17,5 juta masyarakat Indonesia.

"Kemhan membutuhkan anggaran ini untuk mendukung operasional Mabes TNI serta tiga matra, yakni TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Begitu juga dengan Polri yang memerlukan dukungan anggaran guna meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut, Pure menegaskan bahwa sektor pertahanan, keamanan, dan pemenuhan gizi masyarakat merupakan pilar utama dalam membangun bangsa yang kuat dan berdaulat.

Oleh karena itu, Garda Satu menilai keputusan pemerintah untuk mempertahankan anggaran tersebut adalah langkah tepat dan strategis.

"Kami berharap seluruh elemen masyarakat juga turut mendukung kebijakan ini demi kepentingan nasional yang lebih luas, menuju Indonesia emas 2045," pungkasnya.

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Ogah Kecolongan, Menkum Akan Hati-hati Serahkan Penerima Amnesti ke Prabowo

Menteri Hukum Supratman menegaskan akan hati-hati menyerahkan nama-nama penerima amnesti ke Presiden Prabowo. Dia tak mau ada kesalahan dari pengajuan itu.

Selasa 11-Feb-2025 20:19 WIB

PERISTIWA Ahli Bantah Pelanggaran TSM Ratu Zakiyah-Najib Hamas di Pilbup Serang

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi periode 2014-2019 Prof. Aswanto dihadirkan Pasangan Calon Nomor urut 2, Ratu Zakiyah-Najib Hamas, dalam sidang pembuktian perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang

Selasa 11-Feb-2025 20:19 WIB

PEMERINTAHAN Anggaran Kemhan, Polri dan Badan Gizi Nasional Tak Ikut Kena Efisiensi, Ini Tanggapan Garda Satu

Anggaran Kemhan, Polri dan Badan Gizi Nasional Tak Dipangkas, Ini Tanggapan Garda Satu

Selasa 11-Feb-2025 20:18 WIB

PERISTIWA Pria di Lebong Bengkulu Nekat Minum Racun Rumput, Dipicu Tekanan Hidup

Pria berinisial H (45) warga Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan, Provinsi Bengkulu nekat akhiri hidup dengan minum racun rumput.

Selasa 11-Feb-2025 20:18 WIB

PEMERINTAHAN Pemberian Konsesi Tambang Agar Ormas Tak Minta Jatah ke Pemerintah

Dalam revisi undang-undang mineral dan batubara (Minerba) yang menjadi inisiatif DPR RI, disebutkan bahwa organisasi massa sosial keagamaan mendapatkan jatah tambang oleh pemerintah.

Selasa 11-Feb-2025 20:18 WIB

Tulis Komentar