Undang-Undang atau UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 pada intinya undang-undang yang membahas tentang pemilihan kepala daerah.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi calon kepala daerah yang melakukan perbuatan tercelah dan telah selesai menjalani masa hukumannya.