Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

MK Kabulkan Uji Materi UU Pilkada

Senin 01-Aug-2022 05:18 WIB

482

MK Kabulkan Uji Materi UU Pilkada

Foto : jpnn

brominemedia.com – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi calon kepala daerah yang melakukan perbuatan tercela dan telah selesai menjalani masa hukumannya.

Mahkamah Konstitusi berpendapat dapat menerima dalil pemohon melalui kuasa hukumnya dari kantor Highlegal Law Firm yang terdiri dari William Yani Wea, Hardizal, Harli, Irwan Gustaf dan Ignasius Watu Mudja.

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya juga menyatakan pelaku perbuatan tercela diberi kesempatan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah setelah menjalani hukuman dan jedah lima tahun. 

“Pertimbangan pilihan diserahkan kepada para pemilihnya/masyarakat, namun hal tersebut tidak boleh menghilangkan informasi tentang jati diri masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah,” tegas Suhartoyo, hakim MK dalam sidang pembacaan putusan pekan lalu.

Mahkamah Konstistusi juga memerintahkan kepada penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, termasuk dalam hal ini pihak Kepolisian, untuk segera memformulasikan bentuk/format SKCK sebagaimana dikehendaki dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada.

"Sekalipun syarat melampirkan SKCK sebagaimana yang dipersyaratkan dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada tetap diberlakukan kepada setiap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun apa pun model atau format SKCK dimaksud, hal tersebut tidak boleh menjadi penghalang bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bersangkutan untuk dapat ikut kontestasi pilkada," kata William Yani Wea.

Kuasa hukum pemohon mengungkapkan pada masa pendaftaran bakal pasangan calon Pilkada Kota Sungai Penuh 2020, salah satu bakal calon telah mendapat surat mandat dari tiga partai. Namun pada akhir masa pendaftaran Pilkada tahun 2020 tersebut, salah satu partai mencabut rekomendasinya dengan alasan pemohon memiliki catatan kriminal sebagai pengguna psikotropika.

Informasi tersebut terungkap dari Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kegiatan kriminal seperti yang tercantum pada UU 35 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

"Oleh karena tidak memenuhi persyaratan calon akibat adanya pembatalan surat rekomendasi, maka dua partai yang lain juga mengalihkan rekomendasi persetujuannya ke pasangan wali kota Sungai Penuh yang lain," kata kuasa hukum.

Menurut William Yani Wea, pemulihan kembali hak-hak dan kebebasan seseorang yang telah menjalani hukuman pemidanaan juga menjadi tujuan sistem pemasyarakatan berdasarkan UU Pemasyarakatan. Lingkup perbuatan tercela yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i tersebut terlalu luas, secara umum dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk.

Pertama, perbuatan tercela yang diatur KUHP Pidana dan Pidana Khusus, pertanggungjawaban Pidana dapat dilakukan dengan dua aspek penting, dilakukan dengan prosedur (formil) dan materiil (substantif). "Kedua, perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, yang tidak jelas dasar hukumnya. Sehingga luasnya perbuatan tercela dan tidak memberikan para pihak membela diri dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, memiliki implikasi ketidakpastian hukum terhadap warga negara," lanjut dia.

Irwan Gustaf Lalegit, kuasa hukum yang hadir pada persidangan tersebut, menyambut baik putusan mahkamah. “Kami menyambut baik putusan ini, Mahkamah telah memberikan kepastian dan keadilan hukum serta hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia kepada prinsipal kami," pungkasnya.

Konten Terkait

PENDIDIKAN Antisipasi Ricuh, Sekolah SMA/SMK di Jatim Terapkan Ujian Daring Mulai 1 September

Dinas Pendidikan Jawa Timur (Dindik Jatim) memastikan kegiatan belajar mengajar (KBM) di tingkat SMA/SMK dan SLB mulai Senin (1/9) akan dilaksanakan dengan dua model, yakni daring dan luring.

Minggu 31-Aug-2025 20:42 WIB

Antisipasi Ricuh, Sekolah SMA/SMK di Jatim Terapkan Ujian Daring Mulai 1 September
PERISTIWA Tekan TBC, Pemkab Samosir Bentuk Tim Percepatan Penanggulangan

Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menyatakan pihaknya mendukung sepenuhnya upaya pemerintah pusat untuk memberantas TBC.

Rabu 27-Aug-2025 21:12 WIB

Tekan TBC, Pemkab Samosir Bentuk Tim Percepatan Penanggulangan
PEMERINTAHAN Natuna Luncurkan Skema Modal Usaha Ringan untuk UMKM

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Natuna resmi meluncurkan program pinjaman modal usaha mikro tanpa bunga.

Minggu 24-Aug-2025 21:20 WIB

Natuna Luncurkan Skema Modal Usaha Ringan untuk UMKM
MUSIK Takut Sanksi Pidana dan Denda, Hotel di Mataram Terpaksa Harus Bayar Royalti

Pasalnya, penagihan royalty pemutaran music dari lembaga manajemen kolektif nasional (LMKN) ini sudah diterima sejak sebulan yang lalu dan takut tidak membayar karena sanksi yang dinilai berat.

Rabu 13-Aug-2025 20:49 WIB

Takut Sanksi Pidana dan Denda, Hotel di Mataram Terpaksa Harus Bayar Royalti
EVENT Populasi Ikan di Sungai Bantul Merosot, Pemkab Siapkan Kader Pengawas Perikanan

Praktik penangkapan ikan dengan cara yang salah disinyalir menjadi penyebab utamanya

Kamis 07-Aug-2025 20:37 WIB

Populasi Ikan di Sungai Bantul Merosot, Pemkab Siapkan Kader Pengawas Perikanan

Tulis Komentar