Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menolak rencana kebijakan jalan berbayar elektronik atau ERP. Alasannya karena masalah ekonomi dan ancaman krisis.
DKI Jakarta memastikan peningkatan kapasitas angkutan umum dapat mendukung rencana penerapan jalan berbayar untuk kendalikan kemacetan.
Dinas Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta telah memberikan berbagai tanggapan terkait rencana sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP)
Rencana Heru Budi menerapkan program jalan berbayar elektronik atau ERP sebagai strategi pengendalian macet di Ibu Kota mendapat respons akademisi.
Dinas Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta menyambut positif rencana jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Ibu Kota.
Komisi B DPRD DKI Jakarta menyarankan agar sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) tidak langsung diterapkan di 25 ruas jalan.
Dishub DKI Jakarta mengusulkan tarif jalan berbayar sebesar Rp 5.000 sampai dengan Rp 19.900.
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menyarankan pendapatan jalan berbayar dimanfaatkan untuk peningkatan transportasi