Foto : jpnn
“Aturannya sudah jelas. Tidak ada toleransi bagi siapapun yang merugikan warga,” tandasnya.
Dia juga meluruskan soal iuran kampung yang kerap disalahpahami masyarakat.
Menurutnya, iuran kampung berbeda dengan pungli karena merupakan kesepakatan bersama warga, sedangkan layanan adminduk harus gratis.
“Warga jangan takut melapor. Asal ada bukti, pasti kami tindak, tetapi jangan sampai menghakimi tanpa dasar,” pungkasnya.
Konten Terkait
Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Idrus Marham memprediksi Presiden RI Prabowo Subianto bakal kembali melakukan reshuffle kabinet setelah sebelumnya dilakukan pada Senin (8/9) kemarin.
Rabu 10-Sep-2025 20:42 WIB
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan telah menerima 15 laporan dugaan pungutan liar (pungli) terkait layanan administrasi kependudukan, seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Rabu 10-Sep-2025 20:42 WIB
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf sebut, pihaknya belum dapat keputusan dari pimpinan DPR RI terkait wacana revisi UU Pemilu.
Rabu 10-Sep-2025 20:41 WIB
PROGRAM Manager Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) Nina Samidi meminta pemerintah tetap harus mengantisipasi PHK di industri tembakau.
Senin 08-Sep-2025 20:55 WIB
Polda Riau mulai menurunkan drone untuk memantau aktivitas PETI di Kuansing. Hari pertama patroli drone ditemukan 30 lebih rakit PETI operasi di Sungai Kuantan.
Senin 08-Sep-2025 20:54 WIB