Foto : tempo
brominemedia.com-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi kunjungan
bagi keluarga tahanan pada perayaan Natal 2022 dengan membuka dua jenis layanan
kunjungan, yakni tatap muka secara terbatas dan daring atau virtual.
"Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi memberikan kebijakan
terkait dengan pelayanan kunjungan bagi para keluarga tahanan pada perayaan
Natal 25 Desember 2022 dengan membuka layanan kunjungan tatap muka secara
terbatas dan kunjungan virtual," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali
Fikri, Jumat 23 Desember 2022.
Ali lalu menyampaikan pendaftaran kunjungan tatap muka dan
daring tersebut dimulai pada Minggu, 25 Desember 2022, pukul 07.30 WIB. Khusus
untuk kunjungan tatap muka secara terbatas, hal tersebut akan dilaksanakan pada
25 Desember 2022 pukul 10.00 sampai dengan 12.00 WIB.
Persyaratan penjengukan
Dalam layanan kunjungan tersebut, pihak Rutan KPK juga
menghadirkan sejumlah syarat bagi para pengujung. Di antaranya, pengunjung
adalah mereka yang merupakan keluarga inti para tahanan.
Berikutnya, setiap satu tahanan hanya diperbolehkan menerima
tiga orang pengunjung. Lalu, para pengunjung yang hendak melakukan kunjungan
secara tatap muka tidak diperkenankan membawa alat komunikasi.
"Bagi yang hendak melakukan kunjungan tatap muka, dia
juga diwajibkan telah menerima dosis ketiga atau booster vaksin COVID-19 dengan
bukti yang tercantum dalam aplikasi Peduli Lindungi ataupun sertifikat
vaksin," ujar Ali.
Saat ini, prinsip kewaspadaan terhadap risiko penularan
COVID-19 tetap perlu diterapkan menyusul situasi pandemi di dunia yang belum
sepenuhnya terkendali, sebagaimana disampaikan oleh Juru Bicara Satuan Tugas
(Satgas) Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito.
Wiku juga menyampaikan situasi penyebaran COVID-19 di
Indonesia yang relatif terkendali saat ini perlu disikapi masyarakat dengan
prinsip kewaspadaan dalam berkegiatan sehari-hari seperti menerapkan protokol
kesehatan, khususnya menjelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.
Konten Terkait
Indonesia merupakan negara demokrasi dengan rakyat yang majemuk. Kemajemukan itu diwujudkan ke dalam partai yang beragam untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dan keinginan masyarakat.
Kamis 22-May-2025 20:44 WIB
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membawa "oleh-oleh" setelah tiba-tiba mengunjungi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Senin 19-May-2025 21:03 WIB
"Kegiatan ketahanan pangan di sini kita hentikan sementara. Semoga suasananya kondusif dulu," kata La Ode.
Senin 19-May-2025 21:02 WIB
UU BUMN yang menyebut bahwa Komisaris dan Direksi bukan penyelenggara negara banyak dikhawatirkan akan memuluskan langkah korupsi tanpa takut ada sanksi hukum.
Senin 12-May-2025 21:00 WIB
Hal itu dia sampaikan saat menjadi saksi dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan yang menjadikan Hasto sebagai terdakwa.
Jumat 09-May-2025 21:16 WIB