Wapres RI Maruf Amin Turut Buka Suara Terhadap Aksi Kelompok Kriminal Bersenjata Yang Menyandera Pilot Susi Air

Foto : harianjogja

brominemedia.com - Wakil Presiden (Wapres) RI Maruf Amin turut buka suara terhadap aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menyandera pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens.

Dia memastikan bahwa Pihak TNI-Polri sampai dengan saat ini terus melakukan upaya pencarian dan penyelamatan terhadap Pilot Susi Air dari Selandia Baru tersebut. Bahkan, orang nomor dua di Indonesia ini juga menegaskan pemerintah tak akan bernegosiasi dengan KKB Papua yang ingin memerdekakan diri dari Indonesia.

“Sekali lagi, [penyanderaan] itu kan ada pihak kita, ada pihak Negaranya, Negara dari pilotnya sebagai warga negara tentu akan mengambil peran. Namun, tidak mungkin dikompensasi dengam kemerdekaan. Itu tidak relevan konteksnya, apalagi ini bukan masalah Papua tapi masalah [oknum] di satu daerah di pegunungan,” ujarnya dikutip melalui Youtube Sekretariat Wapres, Kamis (16/2/2023).

Manfaatin gadgetmu untuk dapetin penghasilan tambahan. Cuma modal sosial media sudah bisa cuan!

Gabung bisnis online tanpa modal di http://bit.ly/3HmpDWm

Lebih lanjut, Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP) ini juga meminta agar masalah gangguan keamanan di Papua Pegunungan ini tidak bisa digeneralisasi. Menurutnya, tidak semua wilayah Papua rawan kriminalitas, sebab lima provinsi lainnya aman dan kondusif.

“Begininya saya kira masalah KKB itu bukan lagi masalah Papua sekarang,  Karena Papua  itu sudah menjadi 6 bagian provinsi. Di provonsi yang lain tidak ada masalah, hanya ada di 1 provinsi di Papua Pegunungan,” katanya.

Dia melanjutkan Ma'ruf mengakui, dari enam provinsi di Papua, yakni Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat dan Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan, wilayah yang masih terdapat sejumlah gangguan keamanan adalah Papua Pegunungan.

“Bahkan, di daerah lain minta penambahan provinsi. Di Papua Barat minta tambah 1 Provinsi. Kemudian, di Papua Induk minta nambah provinsi. Artinya mereka sebenarnya tidak ada masalah. Kalau ada kelompok mengatasnamakan papua itu sudah tidak relevan lagi,” tuturnya.

Menurutnya, saat ini konteksnya penjagaan harus kian difokuskan di daerah Papua Pegunungan lantaran permasalahan KKB berada di titik tersebut, tetapi dia menyebut bahwa pemerintah menginginkan pendekatan pembangunan kesejahteraan untuk mengentaskan problematika tersebut.

Dia mengaku bahwa pembangunan kesejahteraan tidak bisa berjalan dengan baik apabila keamanan tidak kondusif seperti di lima Provinsi lainnya.

“Di 1 Provinsi ini kita buat kondusif nanti keamanan akan kita buat bagaimana perlindungan kepada masyarakat, proyek yang kita jadikan pembangunan akan di perketat. Supaya petugas keamanan kita ada Kapolda, Pangdam, Dandrem, dan akan lakukan pengawalan. Bukan ofensif tetapi defensif yang aktif untuk melakukan perlindungan dan kalau mereka yang melakukan perusakan kita buru kita kejar,” pungkas Ma’ruf.

Sebelumnya, Wapres juga meminta agar dilakukan penjagaan di lokasi-lokasi strategis di wilayah Papua, mengingat aksi kriminalitas masih kerap terjadi.

"Tempat-tempat yang strategis itu harus ada penjagaan, harus ada pengawalan di situ. Jangan sampai di tempat itu kemudian tidak ada pengawalan, jadi ada pesawat datang kemudian bisa dibakar karena kurang pengawalan, harus dibuat pengawalan," ujarnya, dikutip melalui Youtube Sekretariat Wapres, Jumat (10/2/2023).

Maruf juga menyatakan bahwa Pemerintah akan terus mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua. Dengan kesejahteraan yang meningkat, sambungnya, diharapkan akan secara otomatis mengurangi kesenjangan sosial yang memicu terjadinya kriminalitas.

Lebih lanjut, Wapres mengatakan bahwa pemerintah juga terus berupaya menggandeng tokoh masyarakat, adat, hingga tokoh agama untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan tersebut.

"Saya menggunakan istilah kami ingin menggaruk di tempat yang gatal, artinya yang diperlukan itu yang kita garuk, yang kita berikan kepada mereka. Ini kita lakukan perubahan-perubahan sasaran pembangunan kesejahteraan sesuai dengan masalah yang dihadapi, yang diinginkan oleh orang-orang Papua," tandas Ma’ruf.