Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

Waketum Kadin Haryara: Aksi Premanisme Mengganggu Iklim Investasi

Senin 17-Mar-2025 20:39 WIB

53

Waketum Kadin Haryara: Aksi Premanisme Mengganggu Iklim Investasi

Foto : jpnn

Brominemedia.com – Wakil Ketua Umum Kadin bidang Kepatuhan dan Etika bisnis Haryara Tambunan menilai tindakan premanisme yang marak belakangan ini dan membawa-bawa nama ormas telah mengganggu dunia usaha.

“Maraknya tindakan premanisme yang berkedok ormas di Republik ini secara tidak langsung telah mengganggu iklim investasi dan berakibat menurunnya kepercayaan pasar,” ujar Haryara Tambunan di Jakarta, Minggu (16/3/2025).

Pada kesempatan itu, Haryara Tambunan bersama koleganya di Kadin, Bambang Soesatyo yang juga Anggota DPR RI bersilaturahmi dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Haryara mengungkapkan sejumlah investor baik asing maupun lokal mengeluh bahkan tak segan-segan mengancam akan menarik kembali investasinya jika hal ini masih terjadi.

Dia menegaskan tindakan premanisme berkedok apa pun ini sangat tidak dibenarkan dan bisa mengganggu minat investor, khususnya dari asing untuk turut serta membangun perekonomian di Indonesia ke depannya.

Merespons dinamika tersebut, kata dia, saat ini Kadin tengah berkoordinasi dengan pihak aparat penegak hukum (APH) dan institusi lainnya termasuk TNI dan Polri untuk meminta bantuan kerja sama dalam memetakan serta menertibkan ormas-ormas nakal yang menjalankan praktik premanisme di beberapa perusahaan-perusahaan baik asing maupun lokal.

Perusahaan asing maupun lokal saat ini tengah membangun pabrik-pabrik baru bersama dengan pemerintah.

Dia menyebtu gangguan dari ormas-ormas tidak bertanggung jawab tersebut membuat sejumlah perusahaan menunda bisnis di Indonesia. Bahkan secara ekstrem perusahaan tersebut relokasi di negara yang aman dan nyaman untuk investasinya.

“Untuk itu, kita akan terus berkomunikasi dan koordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi hukum laiinnya terkait keluhan yang masuk dari para rekan pengusaha dan investor. Kami percaya serta berharap kepada aparat agar kasus-kasus seperti ini segera diselesaikan dan dituntaskan,” tegasnya

Di sisi lain Haryara yang juga  pengusaha sukses ini mengingatkan tidak semua ormas di negeri ini berperangai buruk dan bertindak layaknya preman jalanan dalam kehidupan bermasyarakat.

"Ya, tidak boleh kita sama ratakan begitu antara premanisme dan ormas. Buktinya masih banyak kok ormas-ormas di Indonesia  yang berkompeten dalam membantu pembangunan negara kita baik secara ekonomi, sosial, budaya dan yang lainnya," tegas Haryara.

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Pemerintah Naikkan Batas Penghasilan MBR untuk Akses Rumah Subsidi, Ini Tantangannya

Pemerintah resmi mengubah kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berdasarkan penghasilan untuk mengakses rumah subsidi lewat skema FLPP

Minggu 27-Apr-2025 20:49 WIB

Pemerintah Naikkan Batas Penghasilan MBR untuk Akses Rumah Subsidi, Ini Tantangannya
PEMERINTAHAN Wamentan Sudaryono Optimistis Indonesia Jadi Lumbung Pangan Dunia

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono mengungkapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga April 2025, produksi gabah nasional mencapai 13,9 juta ton.

Jumat 25-Apr-2025 20:36 WIB

Wamentan Sudaryono Optimistis Indonesia Jadi Lumbung Pangan Dunia
PERISTIWA Pemprov Jakarta Tutup Akses JPO dan Halte Transjakarta Rusak di Cakung

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan menutup akses Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan halte Transjakarta di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur.

Jumat 25-Apr-2025 20:30 WIB

Pemprov Jakarta Tutup Akses JPO dan Halte Transjakarta Rusak di Cakung
PEMERINTAHAN RUU KUHAP Disorot Akademisi Unisma: Potensi Pelanggaran HAM dan Tumpang Tindih Kewenangan

Universitas Islam Malang (Unisma) menjadi tuan rumah dalam Seminar Nasional bertema “Reformasi KUHAP: Menyongsong Era Baru Peradilan Pidana yang Progresif dan Berkeadilan” yang digelar pada Kamis (24/4/2025).

Kamis 24-Apr-2025 20:39 WIB

RUU KUHAP Disorot Akademisi Unisma: Potensi Pelanggaran HAM dan Tumpang Tindih Kewenangan
PEMERINTAHAN Ajak Pemangku Kepentingan, Pemprov Jakarta Bahas Kebijakan Pajak Kendaraan

Penerapan kebijakan dilakukan dengan mempermudah dan menyederhanakan proses pembayaran pajak kendaraan, memastikan data kendaraan yang akurat, serta memberikan kepastian hukum dalam pemungutan pajak.

Kamis 24-Apr-2025 20:37 WIB

Ajak Pemangku Kepentingan, Pemprov Jakarta Bahas Kebijakan Pajak Kendaraan

Tulis Komentar