Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

Tegakkan Hukum Agraria dan Berantas Mafia Tanah, BPN dan Kejati Kalteng Jalin Kerja Sama

Selasa 04-Feb-2025 20:36 WIB

186

Tegakkan Hukum Agraria dan Berantas Mafia Tanah, BPN dan Kejati Kalteng Jalin Kerja Sama

Foto : tribunnews

Brominemedia.com – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Tengah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah atau Kejati Kalteng, di Aula Kejati Kalteng, Selasa (4/2/2025). 

Kerja sama ini melibatkan seluruh Kantor Pertanahan dan Kejaksaan Negeri tingkat kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. 

Perjanjian kerjasama ini bertujuan mengoptimalkan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum di bidang agraria/pertanahan, pelacakan dan pemulihan aset negara di dalam negeri maupun diluar negeri. 

Selain itu, kerjasama ini juga dilakukan untuk pengamanan pembangunan strategis di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, pemberian bantuan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. 

Kepala Kanwil BPN Kalteng, Fitriyani Hasibuan mengatakan, pihaknya telah membentuk Tim Pelaksana Pencegahan dan Penyelesaian Kejahatan Pertanahan Tahun 2025 melalui SK Nomor 28/SK-62.MP.01/I/2025 pada 31 Januari lalu. 

"Semoga dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pencegahan dan pemberantasan mafia tanah," ujar Fitriyani. 

Sementara itu, Kajati Kalteng, Undang Mugopal mengungkapkan, perjanjian kerjasama ini merupakan langkah monumental dalam mendampingi dan memberi penguatan agar program pembangunan dapat terlaksana dengan cepat dan baik. 

Undang berharap, dengan mengawal program pembangunan, hasilnya bisa segera dirasakan oleh rakyat dan masyarakat. 

Lebih lanjut, Undang menambahkan, Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki peran strategis menyelesaikan persoalan perdata dan tata usaha negara yang dihadapi BPN, baik melalui litigasi maupun non-litigasi seperti mediasi dan pendampingan hukum. 

Undang mengapresiasi segenap jajaran BPN yang telah percaya untuk berkolaborasi dan bekerjasama dengan jajaran Kejaksaan. 

"Marilah kita mengimplementasikan perjanjian kerjasama ini secara maksimal untuk mewujudkan harapan bersama mendorong peningkatan kinerja dan keberhasilan tugas serta fungsi masing masing,” tuturnya. 

Dalam penandatangann perjanjian kerjasama ini juga dihadiri Wakil Kepala Kejati Kalteng, M.Sunarto beserta Asisten dan para Koordinator, Kepala Kejaksaan Negeri se Kalte g dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se Kalteng. 

Dengan perjanjian kerjasama antara BPN dan Kejati Kalteng ini, diharapkan bisa meminimalisir kejahatan bidang agraria dan mafia tanah bisa diberantas.

Share:

PIALA DUNIA 2022 LIFESTYLE TRAVEL KESEHATAN KESEHATAN KOLOM

Konten Terkait

PEMERINTAHAN Harbolnas 2025 Bidik Transaksi Rp35 Triliun

Harbolnas 2025 kembali digelar dengan target transaksi Rp35 triliun. Pemerintah mendorong produk lokal agar belanja daring semakin meningkat.

Jumat 12-Dec-2025 20:15 WIB

Harbolnas 2025 Bidik Transaksi Rp35 Triliun
PEMERINTAHAN DPR RUU HPI Jawab Kepastian Hukum Dalam Interaksi Lintas Negara

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan I Wayan Sudirta mengatakan Indonesia berdiri di persimpangan sejarah hukum yang krusial. Untuk itu, kebutuhan akan kepastian hukum dalam interaksi lintas negara bukan sekadar wacana akademis, tetapi imperatif nasional.Kehadiran Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 bukan sekadar pembaruan regulasi, melainkan sebuah proklamasi kemandirian hukum perdata ...

Kamis 11-Dec-2025 20:30 WIB

DPR RUU HPI Jawab Kepastian Hukum Dalam Interaksi Lintas Negara
PEMERINTAHAN Gus Jazil Kritik Tajam Bahlil Lahadalia, Gegara Usul Koalisi Permanen saat Pemerintah Sibuk Urus Bencana

Ketua Fraksi PKB di DPR RI, Jazilul Fawaid atau Gus Jazil melontarkan...

Senin 08-Dec-2025 20:12 WIB

Gus Jazil Kritik Tajam Bahlil Lahadalia, Gegara Usul Koalisi Permanen saat Pemerintah Sibuk Urus Bencana
PEMERINTAHAN Pemkot Jogja Buka Rekam KTP-el Akhir Pekan Sepanjang Desember 2025

Dindukcapil Jogja buka layanan rekam KTP-el Sabtu-Minggu sepanjang Desember 2025 bagi warga yang belum rekam data.

Rabu 03-Dec-2025 20:57 WIB

Pemkot Jogja Buka Rekam KTP-el Akhir Pekan Sepanjang Desember 2025
PERISTIWA Penjarahan di Tengah Banjir Bandang Sumatera, Pengamat: Kerja Pemerintah Belum Sesuai Harapan Warga

Fernando Emas menyebut, terjadinya penjarahan di tengah banjir Sumatra mengindikasikan, pemerintah belum bergerak sesuai harapan masyarakat.

Selasa 02-Dec-2025 20:22 WIB

Penjarahan di Tengah Banjir Bandang Sumatera, Pengamat: Kerja Pemerintah Belum Sesuai Harapan Warga

Tulis Komentar

Rekomendasi