Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

Survei Indikator: 24,5 Persen Pemilih PDIP Pilih Kaesang di Jateng, Bambang Pacul Hanya 18,2 Persen

Minggu 07-Jul-2024 20:08 WIB

303

Survei Indikator: 24,5 Persen Pemilih PDIP Pilih Kaesang di Jateng, Bambang Pacul Hanya 18,2 Persen

Foto : tribunnews

Brominemedia.com - Hasil jajak pendapat lembaga survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan 24,5 persen pemilih PDIP di Jawa Tengah (Jateng) memilih Kaesang Pangarep sebagai bakal calon gubernur (cagub) Jateng 2024.

Peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida mengatakan, Jateng memang masih menjadi basis PDIP. Namun, pemilihnya yang memilih Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul hanya 18,2 persen.

"Saat ini basis PDIP 24,5 persennya memilih Kaesang, 21 persen Ahmad Luthfi, 18,2 persen memilih Bambang Pacul," kata Rizka saat memaparkan rilis surveinya secara virtual pada Minggu (7/7/2024).

Rizka menjelaskan, Jateng memang masih menjadi basis PDIP berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia. Menurutnya, hal tersebut diketahui melalui pertanyaan jika pemilihan anggota DPRD Jateng dilakukan sekarang.

"Berdasarkan partai DPRD provinsi ini kita lihat PDIP yang memilih 35,5 persen warga untuk DPRD provinsi," ujar Rizka.

Survei dilakukan pada 10-17 Juni 2024 melalui wawancara tatap muka untuk WNI di Jawa Tengah yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

Survei ini melibatkan 800 responden dipilih melalui metode multistage random sampling dengan margin of error survei ini diperkirakan ±3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Berikut hasil survei elektabilitas partai di Jateng:

1. PDIP 35,5 persen

2. Gerindra 14,5 persen

3. PKB 13,7 persen

4. Partai Golkar 7,2 persen

5. PKS 5,4 persen

6. Partai Demokrat 4,9 persen

7. PPP 2,7 persen

8. PAN 2,2 persen

9. PSI 1,5 persen

Baca juga: Butuh tenaga kerja terbaik untuk bisnismu? Cari di sini!

10. Partai Gelora 0,4 persen

11. Partai Ummat 0,3 persen

12. Partai Nasdem 0,3 persen

13. Partai Perindo 0,2 persen

14. Partai Hanura 0,2 persen

15. Partai Bulan Bintang 0,1 persen

16. Partai Buruh 0 persen

17. PKN 0 persen

18. Partai Garuda 0 persen

Konten Terkait

KRIMINAL Kejati NTT Pamerkan Jejak yang Terputus, Potret Nyata Dampak Korupsi di Daerah

KEPALA Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT, Zet Tadung Allo, mengatakan korupsi di daerah itu telah memberikan dampak nyata yang merugikan masyarakat.

Selasa 02-Sep-2025 21:21 WIB

Kejati NTT Pamerkan Jejak yang Terputus, Potret Nyata Dampak Korupsi di Daerah
PERISTIWA Ketua KPK Ungkap RUU Perampasan Aset Jadi Langkah Revolusioner Berantas Korupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto bicara pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bagi pelaku korupsi di Indonesia.

Kamis 28-Aug-2025 20:58 WIB

Ketua KPK Ungkap RUU Perampasan Aset Jadi Langkah Revolusioner Berantas Korupsi
KRIMINAL Sekda dan Mantan Sekda Klaten Ditahan Kejati Jateng

Pada 2023, JP bersama JFS menandatangani perjanjian sewa dengan klausul yang tidak untungkan Pemkab Klaten.

Rabu 27-Aug-2025 21:07 WIB

Sekda dan Mantan Sekda Klaten Ditahan Kejati Jateng
PENDIDIKAN Universitas Seowon Siapkan Jalur Khusus Bagi 100 Mahasiswa Jateng

Mahasiswa yang kuliah wajib memiliki Kemampuan Bahasa Korea pada level 3, jika ada kekurangan akan di adakan penguatan di kampus sebelum mengikuti perkuliahan secara reguler.

Selasa 26-Aug-2025 21:06 WIB

Universitas Seowon Siapkan Jalur Khusus Bagi 100 Mahasiswa Jateng
PERISTIWA ICW Ungkap Anggaran Jumbo yang Diterima DPR RI di 2025, Tunjangan Rumah Dinilai Misterius

ICW menilai , tanpa penjelasan resmi, publik berhak berasumsi bahwa kebijakan tunjangan perumahan DPR RI masih tetap berlaku.

Selasa 26-Aug-2025 21:01 WIB

ICW Ungkap Anggaran Jumbo yang Diterima DPR RI di 2025, Tunjangan Rumah Dinilai Misterius

Tulis Komentar