Sabtu 17-Jun-2023 07:22 WIB
214
Foto : fajar
Brominemedia.com-- Dugaan adanya mahar politik menyeruak di balik bergabungnya Sandiaga Salahuddin Uno ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Plt Ketua Umum Partai PPP Muhamad Mardiono angkat suara soal mahar politik itu dan menyinggung pembatalan caleg.
Mardiono menegaskan tidak mahar politik yang dilakukan kader barunya, Sandiaga Salahuddin Uno. PPP sama sekali tidak memungut biaya mahar politik kepada siapapun, termasuk Sandiaga Uno.
"Tidak, kita PPP tidak mempersyaratkan soal begitu (mahar politik, red), ya. Kita di PPP adalah meneguhkan jalan perjuangan dan kita berkhidmat untuk berjuang," ujar Muhamad Mardiono, Jumat, 16 Juni 2023.
Mardiono pun menantang pihak yang menyebut adanya mahal politik untuk membuktikannya. Bahkan, dia meminta untuk melaporkan jika memang ditemukan di salah satu kadernya.
"Boleh dicek teman-teman media kepada seluruh kader apakah di dalam pencalonannya apakah ada yang dipungut biaya," imbuhnya.
Sejak awal, Mardiono telah menegaskan kepada seluruh kader partainya untuk tidak memungut biaya apapun terhadap sosok yang ingin gabung menjadi anggota PPP.
Bahkan penegasan tersebut sudah sering disampaikan kepada seluruh kadernya, terutama yang hendak menjadi calon legislatif.
"Kita
PPP tidak mempersyaratkan terhadap soal begitu ya. Kita di PPP adalah
meneguhkan jalan perjuangan dan kita berkhidmat untuk berjuang, kita
enggak ada (mahar)," jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga tidak akan mentolerir apabila ada kader yang ditemui melakukan pemungutan mahar politik.
Oleh
karena itu, Mardiono menyebutkan jika pihaknya mendapat laporan perihal
mahar politik tersebut, akan mendapatkan konsekuensi hukum yakni
membatalkan orang tersebut menjadi Caleg ataupun menjadi anggota partai."Kalau ada yang memungut nanti laporkan kepada saya, akan saya batalkan sudah pasti," pungkasnya.
Konten Terkait
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Jelang Pilkada serentak, Kapolda Sulsel, Irjen Pol Andi Rian Djajadi meminta masyarakat...
Senin 16-Sep-2024 20:21 WIB
Pengamat Politik Universitas Diponegoro, Wahid Abdulrahman, mengungkap dampak besar perubahan ini terhadap persaingan Pilgub Jateng 2024.
Selasa 23-Jul-2024 20:32 WIB
JPNN.com, JAKARTA - Masalah honorer harus dituntaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum masa pemerintahannya berakhir. Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih periode 2024-2029 melanjutkan program dengan mengangkat PPPK menjadi PNS.
Senin 15-Jul-2024 20:38 WIB
JPNN.com - SENTANI -- Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Papua, Ted Y Mokay, menyatakan bahwa pengangkatan tenaga pendidik kontrak merupakan jawaban atas kekurangan guru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Minggu 07-Jul-2024 20:17 WIB
JPNN.com, JAKARTA - Semua honorer diangkat PPPK full time tahun ini. Kabar bahagia ini disampaikan dua kepala daerah.
Jumat 28-Jun-2024 20:19 WIB