Sabtu 17-Jun-2023 07:22 WIB
347

Foto : fajar
Brominemedia.com-- Dugaan adanya mahar politik menyeruak di balik bergabungnya Sandiaga Salahuddin Uno ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Plt Ketua Umum Partai PPP Muhamad Mardiono angkat suara soal mahar politik itu dan menyinggung pembatalan caleg.
Mardiono menegaskan tidak mahar politik yang dilakukan kader barunya, Sandiaga Salahuddin Uno. PPP sama sekali tidak memungut biaya mahar politik kepada siapapun, termasuk Sandiaga Uno.
"Tidak, kita PPP tidak mempersyaratkan soal begitu (mahar politik, red), ya. Kita di PPP adalah meneguhkan jalan perjuangan dan kita berkhidmat untuk berjuang," ujar Muhamad Mardiono, Jumat, 16 Juni 2023.
Mardiono pun menantang pihak yang menyebut adanya mahal politik untuk membuktikannya. Bahkan, dia meminta untuk melaporkan jika memang ditemukan di salah satu kadernya.
"Boleh dicek teman-teman media kepada seluruh kader apakah di dalam pencalonannya apakah ada yang dipungut biaya," imbuhnya.
Sejak awal, Mardiono telah menegaskan kepada seluruh kader partainya untuk tidak memungut biaya apapun terhadap sosok yang ingin gabung menjadi anggota PPP.

Bahkan penegasan tersebut sudah sering disampaikan kepada seluruh kadernya, terutama yang hendak menjadi calon legislatif.
"Kita
PPP tidak mempersyaratkan terhadap soal begitu ya. Kita di PPP adalah
meneguhkan jalan perjuangan dan kita berkhidmat untuk berjuang, kita
enggak ada (mahar)," jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga tidak akan mentolerir apabila ada kader yang ditemui melakukan pemungutan mahar politik.
Oleh
karena itu, Mardiono menyebutkan jika pihaknya mendapat laporan perihal
mahar politik tersebut, akan mendapatkan konsekuensi hukum yakni
membatalkan orang tersebut menjadi Caleg ataupun menjadi anggota partai."Kalau ada yang memungut nanti laporkan kepada saya, akan saya batalkan sudah pasti," pungkasnya.
Konten Terkait
Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Andi Saputra, menegaskan vonis Tom Lembong diambil majelis hakim murni berdasarkan fakta hukum.
Senin 21-Jul-2025 21:06 WIB
Desakan pengangkatan PPPK jadi PNS makin gencar. Setelah mendesak DPR RI, giliran DPD RI yang diminta Ikatan Pegawai Negeri (IPN) untuk merekomendasikan pengalihan PPPK ke PNS.
Jumat 27-Jun-2025 20:36 WIB
Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Adiman, menjelaskan bahwa total formasi P3K yang ditetapkan Kementerian PAN-RB untuk Pemprov Sulteng tahun 2024 berjumlah 5.330.
Senin 23-Jun-2025 20:46 WIB
Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Rosario de Marshall alias Hercules menggandeng tokoh politik dan akademisi, Laode Ida masuk jajaran petinggi ormas GRIB Jaya. Laode Ida didapuk sebagai Dewan Pembina di ormas tersebut.
Minggu 22-Jun-2025 22:08 WIB
Usulan KPK mengenai kenaikan gaji Kepala Daerah demi mencegah praktik korupsi mendadak...
Jumat 13-Jun-2025 22:17 WIB