Sengketa Nikel, Ini Harapan Jokowi untuk ASEAN-Uni Eropa

Foto : tempo

brominemedia.com - Presiden RI Joko Widodo menyampaikan dua poin dalam pidatonya di sesi pleno KTT Uni Eropa dan ASEAN di Ibu Kota Brussel, pada Rabu, 14 Desember 2022. Jokowi menginginkan kemitraan ASEAN dan Uni Eropa bersifat inklusif dan berkelanjutan, di tengah tegangnya hubungan Indonesia dengan Uni Eropa terkait sengketa nikel.

Pertama, Jokowi menyampaikan pandangan terhadap proposal Regulasi Deforestasi Uni Eropa yang berpotensi menciptakan hambatan. Menjelang 2023, presiden mendorong kebijakan yang dapat mempermudah perdagangan dan investasi agar bisa berkontribusi pada pemulihan ekonomi yang inklusif.

“Indonesia ingin menekankan pembangunan yang inklusif dan bernilai tambah akan mendukung ketahanan ekonomi dunia secara berkeadilan. Dalam kaitan inilah Indonesia akan terus membangun industri hilirisasi,” kata Jokowi.

Sebanyak 27 pemimpin negara anggota Uni Eropa dan sembilan dari 10 kepala negara ASEAN diundang ke Brussel untuk memperingati 45 tahun hubungan diplomatik ASEAN dan Uni Eropa. Myanmar yang sedang dikuasai junta militer tidak diundang dalam acara.ini.

KTT Brussel adalah pertemuan puncak pertama dalam sejarah kedua organisasi regional tersebut. Presiden Komisi Eropa Von der Leyen dan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen kompak mengatakan tujuan akhir adalah perjanjian perdagangan bebas antar wilayah. 

Poin kedua yang disampaikan Jokowi dalam pidatonya yakni soal transisi energi, di tengah krisis energi yang tak terhindarkan. Menurutnya, kemitraan ASEAN-Uni Eropa harus membangun masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dia menghargai dukungan Uni Eropa atas Bali Energy Transition Roadmap yang dihasilkan KTT G20 bulan lalu.

Von der Leyen sebelumnya mengumumkan komitmen dana publik sebesar 10 miliar euro atau sekitar Rp 166 triliun hingga 2027 untuk investasi dalam proyek-proyek di ASEAN, seperti proyek hijau dan konektivitas. Para pemimpin Uni Eropa dan ASEAN membahas potensi kerja sama mendatang, termasuk perdagangan, transisi hijau dan digital, serta kesehatan. Uni Eropa juga telah menandatangani kesepakatan yang memungkinkan maskapai mereka memperluas layanan dengan lebih mudah.

Brussel ingin memperluas hubungan perdagangannya di luar perjanjian perdagangan bebasnya dengan Singapura dan Vietnam, juga negosiasi dengan Indonesia.  Bagi masing-masing, Uni Eropa dan ASEAN adalah mitra dagang terbesar ketiga.

Sengketa Nikel Uni Eropa-Indonesia

Dalam KTT Brussel, Presiden Jokowi yang akan menjadi Ketua ASEAN tahun depan, merupakan satu dari enam pemimpin yang diminta sampaikan pandangan di acara pembukaan.

“Jika kita ingin membangun sebuah kemitraan yang baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan, tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours," katanya.

Pernyataan Jokowi itu muncul di tengah canggungnya hubungan Indonesia dan Uni Eropa saat ini akibat gugatan soal nikel di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Uni Eropa mengharapkan Indonesia mematuhi putusan panel WTO mengenai larangan ekspor bijih nikel.

"Kami tidak mendefinisikan hubungan kami dengan Indonesia sebagai yang menang atau kalah... Jadi kami berharap Indonesia akan mematuhi aturan ini juga," kata Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket setelah pengarahan media di satu hotel di Jakarta Pusat, Senin, 12 Desember 2022.

Piket menyebut, Uni Eropa percaya dapat membangun hubungan yang adil, yang kuat dan saling menguntungkan secara ekonomi dengan Indonesia. Hilirisasi dalam penggunaan komoditas alam dan sumber daya alam di Indonesia juga diharapkan tetap menghormati hukum.

"Kami percaya bahwa itu akan menarik banyak minat dari perusahaan Eropa. Tetapi saat ini tentu saja, kami memiliki situasi di mana hal itu terhalang," katanya.

Indonesia sudah mengajukan banding atas putusan WTO tersebut sebagai bentuk pembelaan lanjutan atas laporan final panel pada 17 Oktober 2022 lalu yang menyatakan Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dalam sengketa yang terdaftar pada dispute settlement (DS) 592.

Uni Eropa mengajukan gugatannya di WTO pada November 2019, dengan alasan pembatasan ekspor bahan baku Indonesia secara tidak adil telah merugikan industri baja nirkarat di Benua Biru. Indonesia melarang ekspor bijih nikel mulai awal 2020.

Larangan ekspor nikel mentah, yang dimulai Januari 2021, diklaim pemerintah Indonesia berdampak positif setelah melihat peningkatan investasi pertambangan dan ekspor produk turunan nikel. Indonesia telah lama berkeinginan memberikan nilai tambah yang tinggi pada produk pertambangan dalam negeri, khususnya nikel, melalui hilirisasi.