Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

Sarankan Kepala Daerah Tak Terlibat Program MBG, Prabowo Hanya Minta Siapkan Infrastruktur SPPG

Jumat 14-Feb-2025 20:32 WIB

119

Sarankan Kepala Daerah Tak Terlibat Program MBG, Prabowo Hanya Minta Siapkan Infrastruktur SPPG

Foto : suara

Brominemedia.com – Presiden Prabowo Subianto menyarankan agar kepala daerah tidak perlu terlibat dalam program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikam dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Meski begitu, Prabowo meminta agar pemerintah daerah mempersiapkan infrastruktur untuk Badan Gizi Nasional (BGN).

"Ya tadi disarankan agar kepala daerah, gak usah ikut terlibat dalam makan bergizi tapi mempersiapkan infrastruktur untuk Badan Gizi Nasional," kata Kepala BGN Dadan Hindayana usai acara silaturahmi KIM di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

Dadan menjelaskan lebih lanjut penyiapan infrastruktur seperti apa yang diminta Prabowo dilakukan oleh pemda. Infrastruktur tersebut berupa bangunan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Menyiapkan infrastruktur seperti bangunan SPPG," kata Dadan.

Sementara itu terkait anggaran BGN yang terkena pangkas sekitar Rp200 miliar, Dadan menyampaikan alasannya.

"Ada penghematan untuk pembelian lahan karena bisa pinjam pakai," kata Dadan.

Sebelumnya, Dadan Hindayana memastikan anggaran program pemenuhan gizi tidak akan terganggu, kendati anggaran BGN kena pangkas sebesar Rp200 miliar.

Dadan membenarkan bahwa anggaran BGN kena pemotongan imbas kebijakan efisiensi. Tetapi ia menjelaskan anggaran yang dipotong ialah anggaran di pagu pengadaan lahan.

Pelaksanaan hari pertama program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sleman, Senin (13/1/2025). [Suarajogja.id/Hiskia Andika Weadcaksana]
Pelaksanaan hari pertama program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sleman, Senin (13/1/2025). [Suarajogja.id/Hiskia Andika Weadcaksana]
"Iya (kena potong) Rp200.200.000.000 di pagu pengadaan lahan," kata Dadan kepada Suara.com, Kamis (13/2/2025).

Lebih lanjut, Dadan menegaskan anggaran di pagu pengadaan lahan tersebut merupakan anggaran pembangunan gedung Satuan Pelayananan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Gedung SPPG yang bersumber dari APBN," kata Dadan.

Dengan begitu, ia memastikan bahwa anggaran untuk program pemenuhan gizi tidak terganggu.

"Anggaran program pemenuhan gizi sama sekali tidak terganggu," ujarnya.

Konten Terkait

EVENT Di Tengah Pidato, Prabowo Subianto Kaget Melihat Keberadaan Dedengkot 9 Naga Tomy Winata

Tomy Winata alias Oe Suat Hong merupakan pengusaha sukses di Indonesia yang menjalankan beberapa bisnis di bidang properti, bank, dan konstruksi.

Senin 30-Jun-2025 21:16 WIB

Di Tengah Pidato, Prabowo Subianto Kaget Melihat Keberadaan Dedengkot 9 Naga Tomy Winata
OLAHRAGA PROFIL Pelatih Tim Liga Indonesia All Star Eks Juru Taktik Nasional Pimpin Tim Piala Presiden 2025

Kabar penting menyambut ajang pramusim bergengsi ini ialah Rahmad Darmawan resmi ditunjuk sebagai pelatih tim Liga Indonesia All Star.

Senin 30-Jun-2025 21:14 WIB

PROFIL Pelatih Tim Liga Indonesia All Star Eks Juru Taktik Nasional Pimpin Tim Piala Presiden 2025
PEMERINTAHAN Temui Prabowo, Gus Yahya: PBNU Siap Kelola 1.000 Titik Program MBG

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menemui Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. PBNU mendapat target dari BGN, mengelola 1.000 titik MBG

Selasa 24-Jun-2025 20:48 WIB

Temui Prabowo, Gus Yahya: PBNU Siap Kelola 1.000 Titik Program MBG
OLAHRAGA Membanggakan! Siswi SMA Kristen Satya Wacana Harumkan Nama Sekolah di Kancah Nasional

Membanggakan! SMA Kristen Satya Wacana kembali torehkan prestasi di tingkat nasional.

Jumat 20-Jun-2025 20:56 WIB

Membanggakan! Siswi SMA Kristen Satya Wacana Harumkan Nama Sekolah di Kancah Nasional
PEMERINTAHAN KPK Minta Gaji Kepala Daerah Dinaikkan, Politisi PDIP: Korup karena Ongkos Politik, Bukan Gaji Rendah

Usulan KPK mengenai kenaikan gaji Kepala Daerah demi mencegah praktik korupsi mendadak...

Jumat 13-Jun-2025 22:17 WIB

KPK Minta Gaji Kepala Daerah Dinaikkan, Politisi PDIP: Korup karena Ongkos Politik, Bukan Gaji Rendah

Tulis Komentar