Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

Sah! Ini Daftar UMK 35 Kabupaten Kota se-Jateng 2023

Jumat 09-Dec-2022 14:35 WIB

483

Sah! Ini Daftar UMK 35 Kabupaten Kota se-Jateng 2023

Foto : detik

brominemedia.com-- Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 561/54 Tahun 2022 tentang upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jateng Tahun 2023. Surat yang ditandatangani Ganjar pada hari ini berisi daftar UMK se-Jateng.

Informasi mengenai keputusan tersebut disampaikan oleh Kepala Disnaker Jateng Sakina Rosellasari kepada detikJateng, Rabu (7/12/2022).

"Bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan," sebagaimana tertulis di keputusan tersebut.

Daftar UMK 2023 di 35 kabupaten/kota se-Jateng

1. Kabupaten Cilacap: Rp 2.383.090,46

2. Kabupaten Banyumas: Rp 2.118.123,64

3. Kabupaten Purbalingga: Rp 2.130.980,94

4. Kabupaten Banjarnegara: Rp 1.958.169,69

5. Kabupaten Kebumen: Rp 2.035.890,04

6. Kabupaten Purworejo: Rp 2.043.902,33

7. Kabupaten Wonosobo: Rp 2.076.208,98

8. Kabupaten Magelang: Rp 2.236.776,91

9. Kabupaten Boyolali: Rp 2.155.712,29

10. Kabupaten Klaten: Rp 2.152.322,94

11. Kabupaten Sukoharjo: Rp 2.138.247,70

12. Kabupaten wonogiri: Rp 1.968.448,32

13.Kabupaten Karanganyar: Rp 2.207.443,64

14. Kabupaten Sragen: Rp 1.969.569,00

15. Kabupaten Grobogan: Rp 2.029.569,04

16. Kabupaten Blora: Rp 2 040.080,17

17. Kabupaten Rembang: Rp 2.015.927,08

18. Kabupaten Pati: Rp 2.107.697,11

19. Kabupaten Kudus: Rp 2.439.813,98

20. Kabupaten Jepara: Rp 2.272.626,63

21. Kabupaten Demak: Rp 2.680.421,39

22. Kabupaten Semarang: Rp 2.480.988,00

23. Kabupaten Temanggung: Rp 2.027 .569,32

24. Kabupaten Kendal: Rp 2.508.299,90

25. Kabupaten Batang: Rp 2.282 025 72

26. Kabupaten Pekalongan: Rp 2.247.345,90

27. Kabupaten Pemalang: Rp 2.081.783,00

28. Kabupaten Tegal: Rp.2.106.237,58

29. Kabupaten Brebes: Rp. 2.018.836,92

30. Kota Magelang: Rp. 2.066.006,64

31. Kota Surakarta: Rp. 2.174.169,00

32. Kota Salatiga: Rp.2.284.179,97

33. Kota Semarang: Rp.3.060.348,78

34. Kota Pekalongan: Rp.2.305.822,66

35. Kota Tegal: Rp. 2.145.012,11.

Konten Terkait

PERISTIWA Kenaikan Harga Pangan Juni 2024 Jadi Momok Inflasi, TPID Kabupaten Mojokerto Gelar Pasar Murah

Kenaikan harga pangan berpotensi menjadi penyumbang inflasi terbesar di Kabupaten Mojokerto.

Selasa 23-Jul-2024 20:33 WIB

Kenaikan Harga Pangan Juni 2024 Jadi Momok Inflasi, TPID Kabupaten Mojokerto Gelar Pasar Murah
FINANCE Unit Usaha Syariah Bank DKI Siap Dukung Transaksi Perbankan Muhammadiyah DKI Jakarta

JPNN.com, JAKARTA - Bank DKI melalui Unit Usaha Syariah (UUS) siap mendukung kebutuhan transaksi perbankan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PW Muhammadiyah) DKI Jakarta.

Minggu 07-Jul-2024 20:20 WIB

Unit Usaha Syariah Bank DKI Siap Dukung Transaksi Perbankan Muhammadiyah DKI Jakarta
PEMERINTAHAN PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilgub DKI Jakarta, PDIP: Semua akan Jelas pada Waktunya

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memutuskan untuk mengusung pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024. Keputusan itu dibuat beberapa hari setelah PKS menyatakan...

Rabu 26-Jun-2024 20:39 WIB

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilgub DKI Jakarta, PDIP: Semua akan Jelas pada Waktunya
TREND Harga Beras Diprediksi Naik

Lanjutnya, untuk peras premium seperti 99 Rp 18 ribu/kg, sementara untuk beras karung kuning Rp 15 ribu/kg. "Harga saat ini masih stabil, tapi ada kemungkinan dalam waktu dekat ini ada kenaikan harga beras, baik itu beras premium maupun medium, " katanya lagi.

Kamis 13-Jun-2024 20:30 WIB

Harga Beras Diprediksi Naik
PEMERINTAHAN Legislator Minta Pemprov DKI Jakarta Pastikan WFH Tidak Ganggu Pelayanan Publik

Legislator DKI Jakarta meminta pemerintah daerah memastikan, kebijakan work from home (WFH) pada 16-17 April 2024 tidak mengganggu pelayanan publik.

Selasa 16-Apr-2024 21:11 WIB

Legislator Minta Pemprov DKI Jakarta Pastikan WFH Tidak Ganggu Pelayanan Publik

Tulis Komentar