Minggu 28-Sep-2025 21:02 WIB
Foto : rm_id
Brominemedia.com – Sebanyak 150 lebih pesilat Betawi dari Jaksel, Jaktim, Jakut, Jakpus dan Jakbar unjuk kebolehan di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu (27/9/2025) siang.
Berkumpulnya para jago silat dari seluruh Jakarta itu untuk memperebutkan piala gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam Festival Pencak Silat Betawi yang diselenggarakan Bamus Suku Betawi 1982 pimpinan Zainuddin atau biasa disapa Haji Oding selama 2 hari, yakni kelompok usia pelajar dan bebas usia.
Ketua Majelis Adat Bamus Suku Betawi 1982, Nachrowi Ramli mengungkapkan, kegiatan festival pencak silat Betawi ini merupakan upaya menjaga dan melestarikan kebudayaan Betawi di Jakarta yang dinilai hampir mengalami kepunahan di tengah kemajuan zaman.
"Dengan kegiatan yang diselenggarakan Bamus Suku Betawi 1982 seperti lomba pantun, lomba tari, lomba kuliner dan lomba silat yang berlangsung hari ini. Bamus Suku Betawi ingin melestarikan, menjaring bibit-bibit muda dalam mengembangkan dan meningkatkan prestasi. Khususnya di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi," ujar Kepala Lembaga Sandi Negara RI yang bertugas selama 34 tahun dan berakhir pada periode 2002-2028 yang saat ini berganti nama menjadi Badabmn Siber & Sandi Negara RI (BSSN RI) yang langsung berada dibawah komando Presiden Prabowo Subianto di Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta Timur, Minggu (28/9/2025).
Menurut Ketum Perkumpulan Pencak Silat (PPS) Putra Betawi yang menghimpun 127 perguruan silat aliran Betawi dan merupakan perguruan silat historis pendiri PB IPSI.
Bamus Suku Betawi 1982 tidak hanya fokus pada kebudayan pencak silat. Namun juga, sambung pria yang kerap dipanggil sahabat dekatnya Jenderal Nara itu pun akan melakukan pembenahan dan pembentukan sumber daya manusia (SDM) kaum Betawi.
Karenanya di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, Bamus Suku Betawi 1982 akan mengumpulkan kembali yang saat ini berserakan. Termasuk Pencak Silat Betawi yang jumlahnya 300-an lebih dan perguruan pencak silat di seluruh DKI yang juga banyak jumlahnya.
"Sudah saatnya kaum Betawi memimpin di Jakarta," beber salah satu Penasehat di kepengurusan PB IPSI dengan ketua umum Presiden Prabowo Subianto itu.
Untuk diketahui, tokoh Betawi Jenderal Nara sejak di sekolah dasar menekuni pencak silat dan sudah 40 tahun menjadi pengurus organisasi silat di tanah air.
Untuk itu, sambung politisi yang akrab disapa Babeh Nara tersebut, Bamus Suku Betawi 1982 yang berkomitmen melestarikan dan mengembangkan budaya Betawi berharap agar sumber daya manusia kaum Betawi terus ditingkatkan.
"Saat ini kita ambil langkah pematangan SDM. Intinya sumber daya manusia, a man behind the gun. Apapun alatnya dan senjatanya kalau manusianya tidak pintar akan sia-sia. Karenanya kita butuh SDM yang pintar menghadapi segala situasi dan kondisi," katanya.
Lebih lanjut, tokoh Betawi yang dikenal low profil itu pun mengungkapkan jasa dari tokoh Betawi almarhum Mayjen TNI Edi Nalapraya dalam perkembangan pencak silat Betawi hingga saat ini.
Menurutnya, berkat kepemimpinan almarhum gedung Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) berdiri megah di tengah kota Jakarta. Saat ini Pencak Silat diakui oleh UNESCO. Ke depan PPS Putra Betawi akan merajut persatuan semua aliran silat betawi yang ada sebanyak 300 aliran, dan akan menghadirkan jurus-jurus silat baku aliran betawi.
"Di samping itu, kita ingin untuk pengembangan pencak silat di tanahi air berkolaborasi, baik lokal, nasional bahkan internasional. Agar kaum Betawi bisa berkembang dan insya Allah menjadi pemimpin bangsa," katanya.
Tidak hanya itu, Bamus Suku Betawi 1982 pun akan pro aktif dalam memasukan budaya pencak silat dalam kurikulum pendidikan. Sebab, kata Bang Nara, cikal bakal pemimpin akan dimulai dari bawah, yakni melalui unsur pendidikan.
"IPSI pun sudah melakukan penjaringan terhadap bibit berprestasi sebanyak 200 pesilat yang akan ikut dalam pertunjukan pada 2026 mendatang. Untuk itu pemprov harus hadir dan membina di tengah rakyat dan kaum betawi. Sebab jika peran itu ditinggalkan, maka pemerintah ingkar pada amanat UU," tandasnya.
Konten Terkait
