Bromine Media merupakan media online yang menyajikan ragam informasi dan berita di ranah lokal Wonogiri hingga nasional untuk masyarakat umum. Bromine Media bertempat di Brubuh, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah.

All Nasional Internasional

PEMERINTAHAN

Pupuk Langka, Pemkab Bojonegoro Lempar Tanggung Jawab

Selasa 22-Apr-2025 20:28 WIB

153

Pupuk Langka, Pemkab Bojonegoro Lempar Tanggung Jawab

Foto : republiknews

Brominemedia.com – Ketika para petani di Bojonegoro sedang kelimpungan menghadapi masa tanam kedua (MT2), kelangkaan pupuk bersubsidi kembali jadi momok yang belum juga terselesaikan.

Ironisnya, satu-satunya langkah konkret yang terdengar dari Pemerintah Daerah hanyalah mengirim surat.

Ya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono memang dikabarkan telah menyurati Menteri Pertanian, ID Food, hingga Pupuk Indonesia demi meminta tambahan kuota pupuk bersubsidi.

Tapi sayangnya, surat itu belum berbalas, dan para petani masih gigit jari, menanti keajaiban datang dari langit.

Wakil Bupati Nurul Azizah pada Sabtu 19 April 2025 bahkan mengakui sendiri keresahan para petani. Ia menyebut tiga masalah utama yang menghimpit para petani, kelangkaan air, pupuk, dan harga panen yang tak menentu.

Tapi alih-alih solusi konkret, yang muncul justru wacana dan janji inovasi. Salah satunya normalisasi air dan penghematan.

Lebih lanjut, Nurul menganjurkan petani agar mulai beralih ke pupuk organik. Sebuah solusi yang tampak bijak jika saja transisinya semudah membikin mie instant.

Dalam situasi krisis, ketika pupuk kimia masih jadi tumpuan utama produksi, menyuruh petani mengubah kebiasaan tanpa dukungan nyata hanya terdengar seperti lempar tanggung jawab.

Tak ingin ketinggalan panggung, Wakil DPRD Jatim Sri Wahyuni dari Fraksi Demokrat pun angkat bicara.

Ia menyatakan siap bersinergi dan mendukung Pemkab Bojonegoro demi pengentasan kemiskinan dan kemajuan pertanian.

Tapi lagi-lagi, semua masih di level wacana. Sementara sawah-sawah mulai kering, dan pupuk makin sulit dicari.

Begini caranya negara hadir untuk petani? Ketika kebutuhan mendesak hanya dibalas janji dan surat tanpa kepastian.

Petani Bojonegoro butuh aksi nyata, bukan sekadar retorika manis di ruang paripurna.

Pemerintah seharusnya tidak cuma jadi pengantar surat, tapi pelindung dan penyelamat rakyat yang bekerja keras menanam untuk memberi makan negeri.

Petani Bojonegoro hari ini bukan hanya kekurangan pupuk mereka juga kekurangan perhatian.

Mereka tak hanya mengolah tanah, tapi juga menelan pahitnya kebijakan yang tak berpihak.

Dan jika pemerintah terus sibuk mengurus surat tanpa aksi nyata, jangan salahkan petani kalau suatu hari mereka memilih berhenti menanam.

Karena tak ada yang lebih menyakitkan dari berjuang sendirian untuk negeri yang pura-pura peduli. 

Share:

PIALA DUNIA 2022 LIFESTYLE TREND EVENT PENDIDIKAN PERISTIWA

Konten Terkait

PEMERINTAHAN 12 PPPK Baru Resmi Memperkuat Jajaran Kemenkum NTB, Kakanwil Merespons

12 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 di Kanwil Kemenkum NTB secara resmi menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan, Senin (1/10).

Kamis 02-Oct-2025 20:51 WIB

12 PPPK Baru Resmi Memperkuat Jajaran Kemenkum NTB, Kakanwil Merespons
PERISTIWA Pemkab Bekasi Dukung Program Pengelolaan Sampah Jadi Energi Listrik

Program PSEL ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Kabupaten Bekasi memiliki peluang besar untuk menuntaskan permasalahan sampah secara berkelanjutan.

Rabu 01-Oct-2025 20:34 WIB

Pemkab Bekasi Dukung Program Pengelolaan Sampah Jadi Energi Listrik
PEMERINTAHAN Wali Kota Tjhai Chui Mie Lantik CPNS dan PPPK Singkawang

Dalam kesempatan itu, Wali Kota menyampaikan pesan khusus kepada para pegawai yang baru saja dilantik.

Rabu 01-Oct-2025 20:33 WIB

Wali Kota Tjhai Chui Mie Lantik CPNS dan PPPK Singkawang
PEMERINTAHAN Sikap Ketua DPR Puan Maharani saat Indonesia Raya Dinilai Sesuai Aturan, Tak Harus Hormat Militer

Puan sempat menjadi sorotan publik karena tidak memberi hormat tangan saat lagu Indonesia Raya berkumandang dalam pelantikan menteri.

Rabu 01-Oct-2025 20:32 WIB

Sikap Ketua DPR Puan Maharani saat Indonesia Raya Dinilai Sesuai Aturan, Tak Harus Hormat Militer
PEMERINTAHAN Kasus Kuota Haji, KPK Masih Hitung Jumlah Kerugian Negara

KPK masih menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dan penyelenggaraan haji tahun 2024.

Rabu 01-Oct-2025 20:32 WIB

Kasus Kuota Haji, KPK Masih Hitung Jumlah Kerugian Negara

Tulis Komentar

Rekomendasi